Wamenkeu Apresiasi Kejaksaan Agung Bantu Kementerian dan Lembaga Hadapi Pandemi Covid-19

murianetwork.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengapresiasi jajaran Kejaksaan Agung atas peran aktifnya dalam membantu dan mengawal seluruh Kementerian dan Lembaga dalam menyusun perubahan-perubahan kebijakan negara saat terjadi pandemi Covid-19.

Dalam Rapat Kerja Nasional 2024 Kejaksaan Agung pada Selasa (9/1/2024) di Bogor, Jawa Barat, Wamenkeu mengatakan bahwa pendampingan dari Kejaksaan Agung sangat penting dalam memastikan kebijakan yang diambil selama pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan proper.

"Tanpa pendampingan dari Kejaksaan Agung, APBN tidak akan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan situasi pandemi," ujar Wamenkeu.

Baca Juga: Rombongan PP ISKA Rayakan Natal dan Tahun Baru 2024 di Wisma Emaus Girisonta Ungaran

Menurut Wamenkeu, kebijakan yang diambil selama pandemi Covid-19 merupakan pembelajaran berharga untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

"Birokrasi kita harus agile dan bisa fleksibel, tetapi tetap memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak ada niat jahat," ujar Wamenkeu.

Selain saat masa pandemi, sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung juga dilakukan melalui penandatangan nota kesepahaman dan berbagai penugasan, salah satunya di Satgas Nasional Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Baca Juga: Jokowi Bahas Konflik Laut China Selatan dengan Marcos dalam Kunjungan ke Filipina

Satgas BLBI bertujuan melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara dari dana BLBI secara efektif dan efisien.

"Satgas BLBI adalah suatu sinergi Kementerian Keuangan dan Kejaksaan yang luar biasa dalam menangani permasalahan yang tidak selesai dalam 20 tahun," ujar Wamenkeu.

Wamenkeu juga mengajak jajaran Kejaksaan Agung untuk menguatkan kerja sama dan koordinasi dengan jajaran Kementerian Keuangan di daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan baik.

Baca Juga: Timnas Indonesia Kembali Dapat Pelajaran Berharga dari Kekalahan 0-5 Melawan Iran

"APBN belanjanya Rp3.300 triliun, uangnya kita kumpulkan dari pajak, penerimaan negara kepabeanan dan cukai, juga penerimaan negara bukan pajak," ujar Wamenkeu.

"Jadi ketika APBN-nya mengumpulkan uang, maka belanjanya ingin kita pastikan supaya betul-betul sesuai dengan tujuannya, dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada niat yang tidak baik dari penggunaan anggaran tersebut," katanya.***