IDN Citizen - Pertumbuhan sektor properti di Indonesia mengalami keterbatasan selama periode Pemilu 2024. Dengan sejumlah investor yang masih mengambil sikap "wait and see".
Tak hanya itu, menyusul ketidakpastian politik dan potensi kebijakan yang mungkin mempengaruhi investasi serta keputusan di industri ini.
Sejumlah faktor, termasuk ketidakpastian ekonomi global, kenaikan tingkat suku bunga, dan melemahnya konsumsi, semakin menambah kompleksitas sentimen pasar properti.
Baca Juga: Tren Investasi Properti: Peran Strategis Review Lokasi untuk Keputusan Investasi yang Matang
Investor cenderung memilih untuk menilai hasil Pemilu 2024 sebelum mengambil langkah berikutnya dalam investasi mereka.
Colliers Market Insights Research melaporkan dampak Pemilu 2024 terhadap sektor properti dalam laporan yang dirilis pada awal Desember 2023.
Laporan ini memproyeksikan bahwa hasil Pemilu akan berpengaruh pada sentimen pasar properti secara keseluruhan.
Baca Juga: Optimalkan Investasi Properti: Strategi dalam Membeli, Menjual dan Menyewa yang Cerdas
Ketidakpastian seputar pemilihan, rencana kebijakan, dan komitmen dari calon presiden potensial semuanya berkontribusi pada dampak yang dirasakan oleh pasar properti.
Beberapa subsektor properti, seperti perkantoran dan apartemen, menghadapi tantangan.
Sementara sektor perumahan tapak, ritel, pusat perbelanjaan, pergudangan, dan kawasan industri menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Baca Juga: Program Rumah Subsidi: Solusi Hunian Terjangkau untuk Masyarakat Kurang Mampu
Colliers Market Insights Research menyatakan, "Beberapa subsektor properti masih tergerus, seperti perkantoran dan apartemen.
Namun sebaliknya, sektor perumahan tapak, ritel, pusat perbelanjaan, pergudangan, dan kawasan industri telah menunjukkan tren pemulihan."
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: idncitizen.com
Artikel Terkait
Ahok Mundur Dukung Ganjar, Menteri BUMN Erick Terus Terang Dukung Prabowo
Grand Opening 911 Coffee, Bupati Garut Sebut TNI-Polri Dukung Kedatangan Investor
Bansos BPNT Cair! Tapi Nominalnya Berubah Jadi 200 Ribu Per Bulan? Berikut Penjelasan dari Pemerintah
Erick Thohir Anggap Usulan Perubahan BUMN Jadi Koperasi Sebagai Sebuah Ironi