murianetwork.com - Alhamdulillah, pemerintah Indonesia kembali memberikan angin segar bagi masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan.
Bantuan senilai Rp600.000 ini akan dicairkan mulai Februari 2024 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Beda dengan BPNT dan El Nino
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan berbeda dengan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan BLT El Nino.
"Ini berbeda dengan BPNT dan El Nino. Ini program baru untuk membantu masyarakat miskin menghadapi lonjakan inflasi akibat pergeseran musim panen dan perayaan hari besar keagamaan," jelas Airlangga.
Pencairan dan Penyaluran BLT
Meskipun periode pencairan dimulai Januari, BLT baru akan disalurkan pada Februari 2024. Penyalurannya akan dilakukan melalui dua cara:
Pertama melalui PT Pos Indonesia KPM akan menerima undangan pencairan melalui surat pemberitahuan.
Dan melalui Transfer bank Bantuan akan ditransfer langsung ke rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) milik KPM.
Cara Cek Penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan
Masyarakat dapat mengecek status penerima BLT secara online melalui website Kemensos:
1.Kunjungi cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data diri:
- Provinsi
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- Nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP
- Kode captcha
3. Klik "CARI DATA"
4. Sistem akan menampilkan data penerima bansos di wilayah yang dipilih.
BLT Mitigasi Risiko Pangan adalah program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin menghadapi lonjakan inflasi.
Pencairan BLT akan dimulai pada Februari 2024 dengan total bantuan Rp600.000 per KPM.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: nusahits.com
Artikel Terkait
Ahok Mundur Dukung Ganjar, Menteri BUMN Erick Terus Terang Dukung Prabowo
Grand Opening 911 Coffee, Bupati Garut Sebut TNI-Polri Dukung Kedatangan Investor
Bansos BPNT Cair! Tapi Nominalnya Berubah Jadi 200 Ribu Per Bulan? Berikut Penjelasan dari Pemerintah
Erick Thohir Anggap Usulan Perubahan BUMN Jadi Koperasi Sebagai Sebuah Ironi