Pemerintah Pantau Perdagangan Batu Bara dan CPO Dengan Sistem Digital

SINAR HARAPAN-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah mengambil langkah proaktif dalam memperkuat pemantauan perdagangan batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) melalui penggunaan teknologi digital, dengan diterapkannya Program Simbara dan Siperibun.

Sistem digital ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi.

“Salah satu program yang dijalankan dalam pemerintahan sekarang adalah digitalisasi Simbara. Ini terkait dengan batu bara, di mana kita mengintegrasikan dari hulu hingga hilir, semua menggunakan digital,” kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat sebagaimana keterangan yang dikutip Sabtu (23/12).

Baca Juga: Bandara Minangkabau Padang Tutup Penerbangan imbas abu Gunung Marapi

Dalam kegiatan Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas secara virtual di Jakarta, Jumat (22/12). Firman menerangkan Sistem Monitoring Batu Bara (Simbara) merupakan salah satu program pemerintah yang telah dijalankan sejak 2022 sebagai bentuk digitalisasi pemerintahan, khususnya dalam sektor pertambangan batu bara.

Firman menjelaskan melalui Simbara, pemerintah dapat memantau perkembangan batu bara mulai dari tahap penambangan hingga ekspor atau penjualan. Dengan pendekatan digital, potensi kebocoran dapat dicegah, dan pelaku usaha yang belum membayar tidak akan dapat menjual komoditas tersebut.

“Jadi sekarang kita memonitor perkembangan batu bara sejak mau ditambang hingga nanti diekspor atau dijual. Jadi, kebocoran kebocoran itu bisa kita cegah, ini semuanya by system,” jelas Firman.

Baca Juga: Temuan BPOM Jelang Natal, 86.034 Produk Tidak Penuhi Kriteria, 52,9% Tanpa Ijin Edar

Baca juga: Empat perusahaan EV China siap produksi di RI, salah satunya Wuling
Baca juga: Kemenko Marves kerja sama sajikan data transparan atasi polusi udara

Sementara itu, Program Sistem Perizinan Kelapa Sawit (Siperibun) merupakan sistem digitalisasi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan pada kelapa sawit. Hal ini baru diterapkan sejak awal pertengahan 2023.

Dia menuturkan sebelum self-reporting yang didorong bersama Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit, perusahaan terdaftar hanya 959. Namun kini menjadi 2.139 perusahaan.

Baca Juga: Terkini! BI Pertahankan Suku Bunga pada Level 6,00 Persen

Data yang dihasilkan dari Siperibun, kata Firman, juga dapat digunakan bagi kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan tata kelola, memberikan dampak positif pada penerimaan pajak.

Dia menilai dengan digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, penerimaan negara melalui perpajakan, dan mengurangi potensi korupsi. Hingga November 2023, PPN dan PPh sudah terealisasi sebesar Rp389,8 miliar dari potensi Rp1,15 triliun.

“Hanya dalam waktu beberapa bulan, penerimaan pajak kita meningkat lebih dari Rp400 miliar karena kita perbaiki datanya melalui digitalisasi,” jelas dia.