Transformasi Sektor Maritim Indonesia di Tahun 2024: Tinjauan Kritis dan Prospek Masa Depan

murianetwork.com - Tahun 2023 tinggal hitungan hari menuju Tahun 2024. Di sepanjang Tahun 2023 dinamika sektor maritim terus menggelora seperti ombak di samudera dan pasang surut seperti air laut di pantai.

Ada beberapa Catatan dari Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar., yang perlu dicermati sepanjang Tahun 2023 di sektor Maritim.

Penyelesaian Landas Kontinen Indonesia

“Penetapan Landas Kontinen untuk lebih memastikan kedaulatan dan keamanan wilayah bawah laut Indonesia. Jadi, Indonesia masih memiliki pekerjaan tertunda dalam hal penyelesaian batas landas kontinen sejauh 350 mil dari garis pantai sesuai UNCLOS 1982. Tugas ini harus dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini ilmuwan Kelautan, Para Peneliti di Bidang Maritim dengan kapal-kapal risetnya. Penetapan landas kontinen ini sangat penting ditetapkan untuk kepentingan Bangsa Indonesia sendiri,” kata Capt. Hakeng dalam keterangan tertulis akhir tahunnya kepada media, Kamis, 28 Desember 2023.

Baca Juga: KPU Diminta Bertanggungjawab Soal Surat Suara Pemilu 2024 Sudah Tercoblos di Taipei

Penyelesaian landas kontinen penting bagi Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982, tambah Capt Hakeng yang juga Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

“Penetapan landas kontinen untuk lebih memastikan Kedaulatan dan Keamanan Indonesia termasuk wilayah bawah laut dan tanah di bawah permukaan laut. Kepastian tersebut sangat diperlukan guna mempertahankan integritas wilayah negara dan melindungi kepentingan keamanan nasional,” ungkapnya.

Capt Hakeng menyebutkan, penentuan batas wilayah maritim tentu terkait erat dengan hubungan internasional kita dengan negara-negara lain.

Baca Juga: KPK Segera Eksekusi Hasil Putusan Sidang Terhadap Firli Bahuri, Salinan Sudah Dikirim ke Presiden

“Dengan menyelesaikan landas kontinen sesuai UNCLOS 1982. Artinya, Indonesia berkomitmen terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip yang mengatur penggunaan dan perlindungan laut yang diatur didalamnya. Dengan begitu dapat meningkatkan reputasi Indonesia di mata komunitas internasional, sehingga memperkuat kerja sama maritim dengan negara lain," bebernya.

Masalah ZEE di LCS

Laut China Selatan (LCS) akan tetap menjadi salah satu wilayah “panas” perseteruan. Negara China Dan Vietnam akan mengklaim LCS merupakan milik negaranya. Sementara Indonesia juga mempunyai kepentingan dengan LCS mengingat pulau Natuna berada dekat laut tersebut.

China dan Vietnam secara terang-terangan Membangun pulau-pulau buatan. Jika berpedoman terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration/PCA) pada 12 Juli 2016 di Den Haag, Belanda, menyatakan, hak China atas seluruh wilayah Laut China Selatan tidak sah.

Baca Juga: Timnas AMIN Siapkan Pendampingan Hukum bagi Jubir Indra Charismiadji

“Tindakan China dan Vietnam mendirikan pulau-pulau di LCS tak bisa dipandang sebelah mata. Langkah kedua negara itu berpotensi mengancam Kedaulatan Negara lain yang juga menginginkan dapat menggarap potensi perikanan, minyak dan gas yang ada di LCS," kata Capt. Hakeng.