Tanda-Tanda Mangkrak Semakin Tampak, Jokowi OTW Pengadilan Kasus IKN!

MURIANETWORK.COM - Aktivis Dandhy Laksono memposting gambar Jokowi naik sepeda mau ke arah Solo tapi digered ke arah PENGADILAN KASUS IKN.

Dandhy Laksono berharap mantan Presiden RI Joko Widodo Finalis Tokoh Terkorup OCCRP 2024 dapat diadili dalam kasus IKN yang telah merugikan negara.

IKN dikabarkan mangkrak setelah Anggaran 2025 distop/diblokir.

"Jadi bangunan saja gagal, apalagi jadi alat pemerataan ekonomi dan desentralisasi. Indonesia perlu terobosan hukum agar politikus seperti @jokowi dkk bisa mempertanggungjawabkan proyek yang telah merugikan negara dan kepentingan umum dengan mengorbankan banyak sektor lain," ujar @Dandhy_Laksono.

Pernyataan Dandhy Laksono mendapat tanggapan luas netizen.

"Kayanya nunggu terobosan hukum kelamaan. mending arak-arakan warga aja, lalu dimasa bareng2," komen netizen akun X @swadestruksi.

FYI, di beberapa daerah sudah marak coretan-coretan di pinggir jalan dengan tulisan "ADILI JOKOWI".

👇👇

Jadi bangunan saja gagal, apalagi jadi alat pemerataan ekonomi dan desentralisasi.

Indonesia perlu terobosan hukum agar politikus seperti @jokowi dkk bisa mempertanggungjawabkan proyek yang telah merugikan negara dan kepentingan umum dengan mengorbankan banyak sektor lain. pic.twitter.com/54UueY9gSM

— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) February 7, 2025

Siapa Yang Setuju Naikin Tagar 👉#AdiliJokowi?

Kasih Tanda Retweet Kalau Kelen Setuju!
🔄🔄pic.twitter.com/uNamZl2EfR

— Ｋａｎｓｅｕｌｉｒ (@Kanseulir) February 6, 2025

***

GAWAT! Menteri PU Sebut Anggaran IKN 'Diblokir' Sri Mulyani: Uangnya Tidak Ada

MURIANETWORK.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan belum ada realisasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 ini. Sebab, anggaran untuk pembangunan mega proyek tersebut masih terkena blokir.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo. 

Menurutnya, saat ini Kementerian PU tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan pembangunan IKN.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kelakar Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Adapun pada Desember 2024 lalu, Dody sempat meminta tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk pembangunan IKN hingga jalan akses di 2025. 

Dari jumlah tersebut, alokasi untuk proyek IKN direncanakan sebesar Rp 14,87 triliun.

Namun sebelum tambahan tersebut cair sepenuhnya, Kementerian PU terkena pemangkasan sebesar Rp 81,38 triliun. 

Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

Atas kondisi tersebut, pagu anggaran Kementerian PU 2025 yang semula Rp 110,95 triliun, terkena pangkas hingga 80%. 

Alhasil, sisa anggaran PU di tahun ini tinggal Rp 29,57 triliun.

Di sisi lain, Dody tidak merasa tertekan ataupun gusar usai anggarannya dipangkas 80%. 

Sejauh ini, menurutnya, belum ada kendala berarti bagi Kementerian PU dalam menjalankan tugasnya. 

Ia akan berupaya memaksimalkan sumber daya yang telah dimiliki.

Namun tetap, Dody juga akan berupaya untuk meminta tambahan anggaran maupun membuka anggaran-anggarannya yang sebelumnya terkena blokir dari kebijakan automatic adjustment.

"Biasa aja (tidak pusing atau tertekan akibat anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri," kata dia.

"Kendalanya sementara waktu sih aman-aman saja. Saya orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya. Saya maksimalkan, kalau sudah maksimal, kemudian tuntutan lebih besar, tinggal bilang, Pak Presiden, saya sudah maksimal dengan yang bapak kasih saya tambahan dong, gitu aja. Tapi saya ingin tunjukkan dulu, dengan itu saya bisa mengerjakan sesuatu," sambungnya.

👇👇

Sumber: Detik