Erick Thohir Rapat dengan Jaksa Agung hingga Larut Malam, 86 Korupsi Pertamina Patra Niaga?

MURIANETWORK.COM - Rapat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, hingga larut malam menuai kecurigaan publik. 

Apakah 'mengamanin' atau '86' kasus korupsi di Pertamina?

Kecurigaan ini tak terlepas pengungkapan kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam cuitan di X, pegiat media sosial, John Sitorus turut mempertanyakan apa yang menjadi alasan rapat ini berlangsung hingga larut malam itu. 

“Rapat hingga ‘larut malam’, kira-kira apa kepentingan menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Jaksa Agung setelah 9 anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi 1.000 Triliun Pertamina?” katanya , Senin (3/3/2025).

John Sitorus bahkan menaruh kecurigaan ada indikasi Erick ingin membuat Ahok agar tidak berbicara terlalu banyak terkait Pertamina. 

“Atau, jangan-jangan membawa titipan ‘seseorang’ agar Ahok tidak bebas bicara lagi?” katanya lagi.

Lebih lanjut, loyalis Ahok ini berkata, wajar jika pertemuan Menteri BUMN dan Kejagung ini menimbulkan kecurigaan. 

“Pertemuan ini wajar menimbulkan kecurigaan. Bukankah tidak etis seorang penegak hukum bertemu dengan seorang pimpinan yang lembaganya bermasalah?” tanyanya.

Atas hal ini, John Sitorus meminta Kejagung agar memeriksa Erick Thohir. Jika hal tersebut tidak terjadi maka menurutnya ada sesuatu di balik pertemuan tersebut. 

“Kalau sampai Menteri BUMN tidak diperiksa oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi ini, berarti ada sesuatu dibalik pertemuan ini,” katanya.

TAGS

Sementara itu, dalam akun TikTok @brangkas.indo menarasikan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dan Presdir Adaro Boy Thohir dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah atau oplos BBM yang diusut Kejaksaan Agung. 

Akun ini menarasikan kasus oplos BBM oleh Pertamina Patra Niaga sebagai aksi gila yang dilakukan 9 tersangka. Kenapa 9 tersangka berani melakukan korupsi ratusan triliun.

Di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dinarasikan jika semua pelaku mengaku mendapat arahan dan jaminan keamanan dari Presdir Adaro Boy Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pengakuan tersangka didukung hasil penggeledahan rumah Riza Chalid, ayah tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza. 

Penyidik Kejagung berhasil kumpulkan bukti termasuk catatan keuangan dan dokumen yang menyatakan keterlibatan Boy Thohir dan tokoh lainnya.

Di akun ini juga dinarasikan jaringan pengoplosan BBM Pertamina Patra Niaga. Erick Thohir berperan sebagai penjamin keamanan Pertamina Patra Niaga dengan mengikutkan Kapolda Metro Jaya Karyoto yang juga mantan Deputi Penindakan KPK.

Erick juga mengajak Riza Chalid dan Boy Thohir dalam mengelola operasional oplos BBM melalui Kerry, anak Riza Chalid. 

Sejumlah nama juga disebut seperti Stafsus Erick Thohir Arya Sinulingga hingga Fahd A Rafiq. 

Dalam operasi ini juga dinarasikan, Erick dan Boy Thohir mendapat uang koordinasi Rp50 miliar per orang. Lalu Karyoto mendapat bantuan operasional Rp25 miliar.

TAGS2

Pertamina Akan Direview

Erick Thohir berjanji akan mereview total Pertamina dan anak-anak usahanya. Hal itu dilakukan buntut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Dalam proses tinjauan ini, pihaknya akan mengevaluasi berbagai aspek dari Pertamina untuk mengetahui perbaikan apa yang perlu dilakukan.

"Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya," kata Erick di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025).

Erick mengakui bahwa dirinya meminta bantuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memberi solusi dalam tinjauan ini. 

Tinjauan terhadap Pertamina akan mencakup evaluasi untuk menemukan bagian-bagian perusahaan yang bisa lebih efisien.

Erick juga berencana mengkaji apakah perlu dilakukan penggabungan (merger) antara beberapa sub-holding di Pertamina agar kinerja perusahaan lebih optimal.

"Ini ada holding, ada sub-holding, seperti apa kita review. Apakah ini mungkin ada satu dua perusahaan yang harus dimerger supaya nanti antara kilang dan patra niaga tidak ada exchange penjualan. Kita review. Enggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi," kata Erick.

Erick menegaskan, meskipun kasus korupsi ini mencuat, ia tidak ingin publik mengangap bahwa tindakan beberapa oknum mencerminkan keseluruhan kinerja korporasi.

Ia mengingatkan bahwa Pertamina telah menunjukkan banyak perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal keuangan yang kini lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik," kata Erick.

Sebagai informasi, Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero, Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada periode 2018-2023.

Dua di antara tersangka yang ditetapkan merupakan direktur utama dari anak usaha Pertamina.

Ketujuh tersangka yang ditetapkan adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, serta Vice President (VP) Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.

Lalu, tersangka lainnya ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, beneficiary owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keery Adrianto Riza, dan Komisaris PT Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati.

Terakhir, Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Joede. Kemudian, Kejagung kembali menetapkan dua tersangka baru. 

Dua orang tersangka itu adalah Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

Alhasil kini Kejagung telah menetapkan sebanyak 9 orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 193,7 triliun.

Sumber: MonitorIndonesia