Rocky Gerung Sebut Desakan Pemakzulan Gibran Legal: Dia Tidak Sanggup Memikul Beban Berat Seorang Wapres

MURIANETWORK.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa dorongan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden bukan hal yang salah.

Bahkan, dia mengingatkan bahwa hal tersebut juga dibolehkan dalam konstitusi sehingga legal secara hukum. 

Apabila dibandingkan dengan dorongan pemakzulan, Rocky menegaskan kalau upaya cawe-cawe politik justru harusnya yang haram dilakukan.

"Pemakzulan wakil presiden itu nggak ada salahnya karena ada fasilitas disediakan oleh konstitusi, disediakan oleh hukum. Yang tidak boleh adalah kalau akibat dari upaya untuk mempertahankan kedudukan Pak Gibran itu maka cawe-cawe di partai-partai pendukung," kata Rocky seperti dikutip dari tayangan video pada kanal YouTube pribadinya, Kamis (29/4/2025).

Akan tetapi yang terjadi sekarang, Rocky menilai banyak partai politik makin bersikap pragmatis dan oportunis.

Dalam analisa Rocky, parpol mulai terlihat ikut menyiapkan Gibran untuk menggantikan Presiden Prabowo.

Namun rencana tersebut dinilai lebih berbahaya, sebab Gibran dinilai belum mumpuni hingga bisa lakukan politik luar negeri.

"Membayangkan Indonesia terlibat di dalam kompetisi politik global dengan Gibran sebagai pemimpin, entah secara resmi atau didorong-dorong lagi. Sekali lagi isu ini kita mesti perhatikan," ujarnya.

Rocky beranggapan bahwa memang masuk akal adanya gerasakan desakan pemakzulan Gibran sebagai Wapres yang digaungkan mahasiswa juga beberapa purnawirawan TNI.

Menurutnya, itu bukan sekadar desakan dari masyarakat sipil, tapi juga kritik atas kapasitas Gibran yang dinilai belum mampu memabwa Indonesia hingga tingkat global.

"Kapasitas Pak Gibran yang memang belum sanggup untuk memikul beban atau memikirkan hal-hal yang ruwet di dalam sistem dunia yang sedang mengalami turbulensi multidimensi hari-hari ini."

Ia kemudian mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan pesan

"Sekali lagi ini hanya semacam pesan yang dianalisis dari perspektif hubungan internasional," katanya.

Pemerintahan Prabowo Subianto Akan Genap 6 Bulan, Rocky Gerung Sarankan Segera Lakukan Reshuffle

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan genap enam bulan pada 20 April 2025 nanti. 

Menyambut setengah tahun masa kepemimpinannya, Prabowo disarankan oleh pengamat politik Rocky Gerung untuk lakukan reshuffle kabinet.

Saran itu diberikan Rocky lantaran dinilai sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih tidak bisa memahami arah pembangunan dari Presiden Prabowo.

"Bukan Prabowo tidak punya arah tetapi kelihatannya kabinetnya tidak bisa memahami arah presiden. Saya kira itu paradoksnya," kata Rocky, dikutip dari tayangan YouTube pribadinya, Jumat (18/4/2025).

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu melihat kalau Prabowo ingin membawa pembangunan negara dengan konsep lebih sosialis atau peduli kepada rakyat.

Konsep itu nampak mencontoh cara pembangunan dari Presiden RI pertama Soekarno.

Sayangnya, konsep itu terlihat tidak dipahami kabinet. Bahkan, Rocky menyebut bahwa ada 'mesin' lain di antara menteri yang punya kepentingan partai.

"Ketika partai-partai mulai bersifat pragmatis, maka ide besar tentang keadilan sosial itu hilang. Karena sifat dari kabinet yang merupakan konsolidasi dari kepentingan partai-partai itu akan selalu berupaya untuk mencari celah sempit lebih dahulu memaksimalkan kepentingan partai," ucapnya.

Menurut Rocky, Kabinet Merah Putih saat ini kebanyakan diisi oleh para pencari rente. Hal tersebut, yang dikatakan Rocky, Prabowo harus menyikapinya dengan reshuffle.

"Mesti saya terangkan sebagai problem awal dari kabinet presiden Prabowo. Karena itu orang menanti sebetulnya satu tindakan radikal dari Presiden untuk melakukan revisi atau reshuffle dalam pengertian politis," ujarnya.

Akan tetapi, menurut Rocky, bukan perkara mudah juga bagi Prabowo menjalankan pemerintahan tanpa terhalang broker-broker politik itu.

Sumber: Suara