Sekjen PBB Peringatkan Eskalasi Laut Merah: Segala Aksi Negara-Negara Harus Sesuai Hukum Internasional

murianetwork.com: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres mendesak negara-negara untuk menghindari eskalasi situasi di Laut Merah, di mana pemberontak Houthi di Yaman menyerang kapal-kapal komersial di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza. 

Seruan Sekjen PBB tersebut disampaikan di laman resmi PBB, Jumat (12/1/2023) sehari setelah Amerika Serikat (AS) dan Inggris, dengan dukungan negara-negara lain, melancarkan serangan udara di berbagai wilayah Yaman sebagai tanggapannya.

Pengeboman yang dipimpin AS - yang diluncurkan sebagai respons terhadap serangan drone dan rudal baru ini terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah yang penting - menyebabkan sedikitnya lima orang dan melukai enam lainnya, kata kelompok Houthi.

Baca Juga: Pengadilan PBB Digelar di Den Haag, Israel Bisa Lolos dari Tuduhan Melakukan Genosida di Gaza oleh Afrika Selatan?

AS mengatakan serangan itu menyasar lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi berbeda di seluruh wilayah Yaman yang dikuasai Houthi.

Masih belum jelas seberapa besar kerusakan akibat serangan AS, meskipun Houthi mengatakan setidaknya lima lokasi, termasuk lapangan udara, telah diserang. 

Inggris menggambarkan serangannya mengenai sebuah lokasi di Bani yang diduga digunakan oleh Houthi untuk meluncurkan drone dan sebuah lapangan terbang di Abbs yang digunakan untuk meluncurkan rudal jelajah dan drone.

Baca Juga: Afrika Selatan Resmi Tuduh Israel Melakukan Genosida Gaza di Pengadilan PBB: Respon Netanyahu Dunia sudah Terbalik

Dewan Keamanan PBB bertemu di New York untuk membahas krisis ini, hanya beberapa hari setelah mengadopsi resolusi yang menuntut diakhirinya serangan Houthi.

Rasa Hormat dan Kepatuhan 

Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menggarisbawahi bahwa resolusi 2722 harus dihormati sepenuhnya, kata juru bicaranya dalam sebuah pernyataan .

“Sekretaris Jenderal menegaskan kembali bahwa serangan terhadap pelayaran internasional di kawasan Laut Merah tidak dapat diterima karena membahayakan keselamatan dan keamanan rantai pasokan global dan berdampak negatif pada situasi ekonomi dan kemanusiaan di seluruh dunia,” katanya.

Baca Juga: Houthi Siap Balas Dendam, AS Peringatkan Kapal-Kapal Menjauh, Erdogan: Ada Upaya Ubah Laut Merah Jadi 'Lautan Darah'

Selain itu, semua Anggota Negara yang melindungi kapal mereka dari serangan harus melakukan hal tersebut “sesuai dengan hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Resolusi.”