TERKUAK! PBNU Intruksikan PCNU Untuk Pilih Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo-Gibran

SWARGANTARA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disebut-sebut memberi intruksi kepada jajaran pengurus cabang untuk memilih pasangan Capres Cawapres nomor urut 2 di Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui bahwa pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 di Pemilu 14 Februari mendatang adalah Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

Mengenai terungkapnya PBNU memberi intruksi, diungkap oleh Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, K.H. Hanief Ismail dalam sebuah pertemuan di Magelang pada 7 Januari lalu.

"Melihat perkembangan hasil survei ini, maka 02 memiliki nominasi tinggi. Maka warga NU diminta memilih 02 agar benar-benar terjadi satu putaran," ungkap Hanief.

Baca Juga: Cak Imin Sentil Sekjend PBNU, Sampai Bilang Bikin 'Malu': Tidak Konsisten

"Tidak dua kali, bahkan apalagi chaos nanti, itulah yang dikhawatirkan menurut PBNU. Menjaga negara jangan sampai terpecah-belah, menjaga agama juga seperti itu, jangan sampai ada kelompok yang menyimpang," sambungnya.

Ismail pun mengaku jika pihaknya meyakini jika Pilpres akan dapat diselesaikan dengan satu putaran agar tidak memboroskan anggaran yang bisa digunakan untuk kepentingan lain.

"Kami ingin menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat," jelas Hanief.

"Dengan melihat tingginya dukungan untuk Prabowo-Gibran, kami yakin Pilpres bisa diselesaikan dalam satu putaran tanpa perlu proses yang panjang," lanjutnya.

Baca Juga: Sekjend PBNU 2015-2021 Dukung Anies Muhaimin di Pilres 2024: Untuk Indonesia Adil Makmur

Hanief juga menepis, ia mengatakan dukungan itu untuk menjaga keutuhan negara dan menghindari konflik yang dapat merugikan bangsa.

"Kami tidak hanya berpikir soal satu pemilihan, tapi juga bagaimana ke depannya, bagaimana negara ini bisa tetap bersatu dan aman," imbuhnya.

PBNU Pernah Bersikap Netral

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku tak ingin organisasi sebesar NU diseret-seret ke ranah politik praktis.

Bahkan, tokoh NU sekalipun dilarang mengatasnamakan organisasi untuk meraup dukungan besar dari warga Nahdlyin.