Ketua Parpol Sri Lanka Saman Perera Tewas Ditembak di Beliatta, Diduga Terkait Perselisihan dengan Geng Kriminal

Tuesday, 23 January 2024
Ketua Parpol Sri Lanka Saman Perera Tewas Ditembak di Beliatta, Diduga Terkait Perselisihan dengan Geng Kriminal
Ketua Parpol Sri Lanka Saman Perera Tewas Ditembak di Beliatta, Diduga Terkait Perselisihan dengan Geng Kriminal

murianetwork.com - PEMIMPIN partai politik Sri Lanka Saman Perera, tewas Senin, 22 Januari 2024 bersama empat orang lainnya, kata pihak berwenang, dalam serangan penembakan.

Polisi mengatakan motifnya tidak jelas, namun Saman Perera yang merupakan ketua Partai Kekuatan Rakyat Kita, tampaknya menjadi sasaran utama serangan tersebut.

Partai Perera mempunyai kursi di badan legislatif Sri Lanka yang beranggotakan 225 orang, meskipun ia sendiri bukan anggota parlemen.

Baca Juga: Asyik, Kini Travelling ke Sri Lanka Tak Perlu Bikin Visa! Cek Lokasi Wisata Ciamik di Sri Lanka

Saman Perera tewas di kota selatan Beliatta, hampir 200 kilometer selatan ibu kota Kolombo.

Polisi mengatakan kendaraan yang dinaikinya sedang berhenti di sebuah restoran pinggir jalan.

Saat itu orang-orang bersenjata di dalam truk pickup melepaskan tembakan dan kemudian langsung melaju.

Baca Juga: Insiden Pemfitnahan Agama Meningkat di Platform Online, Sri Lanka Godok RUU untuk Tekan Penistaan Agama

Mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya perselisihan antara Perera dan bos kriminal setempat, sebuah hubungan yang juga dilaporkan oleh media lokal.

Penembakan itu terjadi ketika polisi yang diperkuat oleh tentara melancarkan operasi anti-kejahatan nasional yang telah menyebabkan lebih dari 44.000 orang ditangkap dalam tindakan keras massal.

Polisi mengatakan operasi "Yuktiya", nama keadilan dalam bahasa Sinhala, telah mengakibatkan penurunan tajam dalam kejahatan.

Baca Juga: Tampilkan Berbagai Tari dan Musik Tradisional, KBRI Adakan Bazar Amal untuk Bantu Warga Sri Lanka

Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, mengkritik operasi polisi tersebut, dengan mengatakan bahwa operasi tersebut bertanggung jawab atas serangkaian pelanggaran hukum.

Ini termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penggeledahan telanjang, dan penggeledahan tanpa surat perintah.

Menteri Keamanan Publik Tiran Alles mengatakan kepada wartawan di Kolombo pekan lalu bahwa dia tidak yakin dengan tuduhan tersebut.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: sinarharapan.co

Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini