Opini: Greenflasi Menuju Ekonomi Hijau

Oleh: Ir. Wisnu Salman, Konsultan Pertambangan/Alumnus ITB/CEO PT Goe Mining Berkah

SENAYANPOST - Dalam debat cawapres Minggu 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), cawapres nomor 2, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa Indonesia harus menerapkan ekonomi hijau untuk keselamatan lingkungan dan bumi.

Namun produk hijau sebagai salah satu komponen ekonomi hijau, saat ini harganya masih relatif mahal. Akibat mahalnya produk hijau, Gibran memberi contoh, meledaknya "demonstrasi rompi kuning" di Prancis belum lama ini.

Masalah demo rompi kuning, memang belum pernah menjadi diskursus publik di Indonesia. Sejak dilambungkan Gibran di debat cawapres tadi, istilah tersebut langsung populer.

Baca Juga: Jadwal Kampanye Akbar Anies Cak Imin 24 Januari hingga 10 Februari, Datang dan Ramaikan!

Di sosmed, banyak sekali perdebatan mengenai demo rompi kuning --- sehingga netizens penasaran ingin mengetahui konteks permasalahan dan latar belakang demo rompi kuning tadi.

Demo rompi kuning adalah "peristiwa yang mengejutkan" di Prancis akhir tahun 2018. Demo itu digerakkan kalangan menengah bawah Prancis yang merasakan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga energi khususnya bahan bakar minyak (BBM). BBM sengaja dinaikkan harganya oleh pemerintah untuk mensubsidi mahalnya energi hijau.

Mengutip TV France 24, dalam demo itu, sekitar 58.600 orang turun ke jalan-jalan di Paris untuk melakukan aksi protes terhadap "mahalnya produk hijau" dengan memakai rompi kuning (neon).

Berdasarkan undang-undang di Prancis, setiap pengendara, terutama kendaraan bermesin yang memakai BBM (fuel oil) wajib memiliki rompi kuning neon.

Baca Juga: Israel Tawarkan Gencatan Senjata 2 Bulan ke Hamas untuk Evakuasi 136 Tawanan

Jaket ini wajib dikenakan oleh para pengendara jika terjadi "keadaan darurat." Kata "keadaan darurat" inilah yang dijadikan tagar kelas menengah bawah ketika pemerintahan Emmanuel Macron menaikkan harga BBM untuk mendukung ekonomi hijau.

Kenaikan harga BBM ini tujuannya agar masyarakat, dapat memakai bahan bakar alternatif yang aman bagi lingkungan hidup.

Masyarakat bawah mengklaim bahwa kenaikan harga BBM pada 2018 itu tidak proporsional. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya biaya hidup sebagian besar orang.

Kenaikan biaya pajak bahan bakar ini berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya yang tinggal di pedesaan.

Baca Juga: Hamas Klaim Tewaskan 21 Orang Lebih Tentara IDF dalam Satu Serangan, Daniel Hagari: Sejauh yang Kami Tahu..