10 Kebijakan Gila Trump Jilid II, Bikin Dunia Kacau Balau!

MURIANETWORK.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengambil sejumlah kebijakan kontroversial sesaat setelah diangkat menjadi presiden 20 Januari lalu.

Kebijakan ini mulai dari penerapan tarif, penarikan Washington dari keikutsertaan di sejumlah organisasi PBB, hingga pencaplokan Jalur Gaza Palestina.

Berikut sederet kebijakan kontroversial Trump sebagaimana dirangkum CNBC Indonesia, Selasa (11/2/2025):

1. Sanksi pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)

Trump menandatangani perintah yang mengesahkan sanksi ekonomi terhadap ICC. Ia menuduh badan tersebut 'secara tidak tepat menargetkan' AS dan sekutunya, seperti Israel.

Secara rinci, Trump telah menjadi kritikus vokal ICC dan mengatakan pengadilan telah "menyalahgunakan kekuasaannya" dalam mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang.

"Perilaku jahat ini pada gilirannya mengancam akan melanggar kedaulatan AS dan merusak keamanan nasional yang penting serta pekerjaan kebijakan luar negeri pemerintah AS dan sekutu-sekutu kami, termasuk Israel," kata Trump.

2. Mengakhiri kontribusi AS di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) dan UNRWA

Trump berencana menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR) dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB, UNRWA. 

Hal ini terjadi setelah pertemuan Trump dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, awal bulan ini

Mengutip Reuters, langkah ini diumumkan langsung oleh seorang pejabat Gedung Putih. 

Manuver ini sejalan dengan paham Netanyahu, yang telah lama mengkritik UNRWA dengan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya 'terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel'.

"Dewan Hak Asasi Manusia secara agresif mempromosikan anti-Semitisme yang ekstrem. Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan yang independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok badan kemanusiaan," ucap Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon.

Selama masa jabatan pertama Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA dengan mempertanyakan nilai dari organisasi itu. 

Ia saat itu mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 negara karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berkantor pusat di Jenewa tersebut. 

Namun, di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS sempat terpilih kembali dan menjabat untuk masa jabatan 2022-2024.

Pada masa Biden, AS adalah donor terbesar UNRWA dengan menyediakan US$ 300 juta (Rp 4,9 triliun) - US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) per tahun. 

Namun Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. 

UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

3. Perang Dagang

Trump telah mengobarkan perang dagang terbaru terhadap sejumlah negara. Barang dari Kanada dan Meksiko 'digebuk' tarif 25%, yang belakangan ditunda selama sebulan karena ada kesepakatan negosiasi terlebih dahulu.

Lain nasib dengan China, yang tetap dikenakan tambahan tarif 10% yang kembali memanaskan hubungan kedua negara.

Trump juga mengenakan tarif baru sebesar 25% pada impor baja dan aluminium. Dalam sebuah pernyataan, Trump menyebut tarif ini akan diterapkan ke semua negara.

"Dan sangat sederhana, jika mereka menagih kita, kita menagih mereka," kata Trump tentang rencana tarif timbal balik tersebut.

Sumber impor baja AS terbesar adalah Kanada, Brasil, dan Meksiko, diikuti oleh Korea Selatan dan Vietnam, menurut data pemerintah dan American Iron and Steel Institute.

Dengan selisih yang besar, Kanada merupakan pemasok logam aluminium primer terbesar ke AS. 

Logam Negeri Maple pun mencakup 79% dari total impor AS dalam 11 bulan pertama tahun 2024.

4. Meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Trump menandatangani perintah agar AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurutnya, organisasi itu menipu AS selama pandemi Covid-19.

"Kesehatan Dunia menipu kita, semua orang menipu Amerika Serikat. Itu tidak akan terjadi lagi," kata Trump saat penandatanganan. Ia menuduh WHO salah menangani pandemi Covid-19 dan krisis kesehatan internasional lainnya.

Dalam perintah ini, nantinya AS akan meninggalkan WHO dalam waktu 12 bulan dan menghentikan semua kontribusi finansial untuk pekerjaannya. 

AS merupakan penyokong finansial terbesar bagi badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Mengganti Nama Teluk Meksiko

Trump memerintahkan Teluk Meksiko untuk diganti namanya menjadi 'Teluk Amerika'. Ia juga akan mengganti nama Gunung Denali di Alaska menjadi Gunung McKinley.

"Presiden Trump membawa akal sehat ke dalam pemerintahan dan memperbarui pilar-pilar Peradaban Amerika," tulis sebagian isi perintah eksekutif tersebut.

6. Mendeklarasikan Keadaan Darurat Perbatasan Nasional

Trump menandatangani perintah di Gedung Putih yang menyatakan keadaan darurat di perbatasan Selatan AS, bersama dengan beberapa kebijakan terkait imigrasi lainnya.

"Semua masuknya imigran ilegal akan segera dihentikan, dan kami akan memulai proses pemulangan jutaan imigran kriminal ke tempat asal mereka," kata Trump dalam pidato pelantikannya.

Tindakan eksekutif tersebut membuka jalan untuk mengirim pasukan AS ke perbatasan Selatan dan menepati janji kampanye untuk menerapkan kebijakan imigrasi garis keras.

Sementara itu, komunitas imigran di seluruh AS bersiap untuk janji Trump yang akan melaksanakan "program deportasi terbesar dalam sejarah Amerika". 

Program ini pun sudah mulai dijalankan, dengan Trump telah mengembalikan sejumlah imigran ke negara asal seperti India.

7. Menarik Diri dari Perjanjian Iklim Paris

Trump mengeluarkan tindakan eksekutif yang menarik AS dari perjanjian Paris 2015. 

Penarikan ini disertai surat yang memberi tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keputusan tersebut.

"Saya segera menarik diri dari penipuan Perjanjian Iklim Paris yang tidak adil dan sepihak," kata Trump saat rapat umum di Capital One Arena. 

Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan ia akan menggunakan tindakan eksekutif untuk "mengakhiri Green New Deal".

Pada tahun 2017, Trump keluar dari perjanjian Paris. Setelah menjabat pada tahun 2021, Biden bergabung kembali. 

Perintah hari Senin tersebut merupakan pemenuhan janji kampanye Trump untuk menarik diri dari perjanjian global tahun 2015 dengan tujuan menghindari dampak terburuk dari krisis iklim.

Keluar dari perjanjian Paris merupakan bagian dari upaya Trump yang lebih luas untuk mencabut perlindungan dan kebijakan iklim. 

Trump telah menggambarkan upaya Biden untuk mengembangkan sektor energi bersih AS sebagai "penipuan baru yang ramah lingkungan".

8. Mau Caplok Gaza

Presiden juga Trump mengatakan kembali rencananya untuk mencaplok wilayah Gaza. 

Pencaplokan ini akan dilakukan setelah pertempuran antara Israel dan milisi penguasa wilayah itu, Hamas, berakhir.

Ia mengeklaim pengambilalihan oleh AS akan benar-benar membuat warga memiliki "kesempatan untuk bahagia, aman, dan bebas". 

Ditegaskannya bahwa AS, akan bekerja sama dengan tim-tim pembangunan yang hebat dari seluruh dunia, untuk perlahan memulai pembangunan Gaza.

"Akan menjadi salah satu pembangunan terbesar dan paling spektakuler dari jenisnya di Bumi. Tidak diperlukan tentara AS! Stabilitas untuk wilayah tersebut akan berkuasa!!!," tambahnya.

Trump sebenarnya telah mengumumkan usulannya mencaplok Gaza Selasa lalu, dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, pemimpin asing pertama yang menemuinya di Gedung Putih sejak pelantikannya. 

Ia juga menyerukan relokasi warga Gaza ke negara lain dan sesumbar akan membangunnya kembali menjadi "Rivera Timur Tengah".

Sementara itu, Trump juga menegaskan rencana ini akhirnya akan mendapatkan persetujuan dari dua negara Arab di wilayah itu, Mesir dan Yordania. Namun hingga saat ini, baik Kairo maupun Amman masih menolak rencana tersebut.

9. Lumpuhkan Ekonomi Iran

Trump telah memberlakukan putaran sanksi pertama terhadap Iran, Kamis (6/2/2025). Ini merupakan tekanan pertama Trump setelah kembali ke Gedung Putih dengan tekad untuk melancarkan kebijakan 'tekanan maksimum' pada Negeri Persia itu.

Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa sanksi ini ditujukan pada "jaringan minyak" Iran. 

Tindakan tersebut menargetkan perusahaan, kapal, dan individu yang berafiliasi dengan perusahaan yang telah dikenai sanksi oleh Washington, serta berbagai yuridiksi, seperti China, India, dan Uni Emirat Arab.

"Rezim Iran tetap fokus pada pemanfaatan pendapatan minyaknya untuk mendanai pengembangan program nuklirnya, untuk memproduksi rudal balistik yang mematikan dan kendaraan udara tak berawak, dan untuk mendukung kelompok proksi teroris regionalnya," kata Menteri Keuangan Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.

"AS berkomitmen untuk secara agresif menargetkan setiap upaya Iran untuk mendapatkan pendanaan bagi kegiatan jahat ini."

10. Meninjau keanggotaan AS di Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO)

Trump memerintahkan peninjauan ulang terhadap keanggotaan AS di badan kebudayaan PBB, UNESCO. 

Ia mengatakan hal ini merupakan bentuk sikapnya yang memandang PBB sebagai lembaga yang tidak bekerja dengan efektif.

"Badan ini memiliki potensi besar dan berdasarkan potensi tersebut, kami akan terus mendukungnya, tetapi mereka harus bertindak bersama-sama," kata Trump kepada wartawan. 

"Sejujurnya, badan ini tidak dikelola dengan baik dan mereka tidak melakukan tugasnya."

"Banyak konflik yang sedang kita tangani seharusnya diselesaikan, atau setidaknya kita harus mendapat bantuan untuk menyelesaikannya. Kita tampaknya tidak pernah mendapat bantuan. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama PBB."

Pada masa jabatan pertamanya, Trump sempat mengeluarkan AS dari keanggotaan UNESCO karena bias anti Israel. 

Diketahui, UNESCO memasukan sejumlah tempat yang diklaim Israel menjadi milik Palestina, yang juga merupakan anggota lembaga yang berpusat di Paris itu.

Kemudian, pada masa administrasi Biden, AS kembali menjadi anggota UNESCO setelah secara resmi menerima konstitusi lembaga itu pada 10 Juli 2023.

Sumber: CNBC