Moon Jae In Mantan Presiden Korea Selatan Didakwa Korupsi Karena Beri Jabatan ke Menantu

MURIANETWORK.COM - Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, didakwa atas kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Distrik Jeonju pada Kamis (24/4/2025).

Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pemberian jabatan fiktif dan fasilitas keuangan kepada menantunya melalui seorang pengusaha yang dekat dengan lingkaran kekuasaannya.

Dakwaan ini menempatkan Moon Jae-in dalam jajaran mantan Presiden Korea Selatan yang menghadapi masalah hukum setelah masa jabatannya berakhir.

Dalam dakwaan tersebut, Moon Jae-in disebut menerima keuntungan tidak sah senilai 217 juta won atau sekitar 151.705 dollar AS. 

Keuntungan itu diberikan dalam bentuk gaji, biaya tempat tinggal, dan bantuan keuangan lain kepada mantan menantunya selama periode 2018–2020.

Dilansir dari Associated Press, pemberian itu berasal dari Lee Sang-jik, pendiri maskapai penerbangan murah Thai Eastar Jet.

Lee Sang-jik juga telah didakwa atas tuduhan korupsi dan pelanggaran kepercayaan.

Menurut jaksa, mantan menantu Moon Jae-in diangkat sebagai pejabat tingkat direktur di perusahaan Lee Sang-jik di Thailand tanpa memiliki pengalaman di industri penerbangan. 

Sang menantu jarang hadir di kantor, hanya menjalankan tugas ringan, dan mengeklaim bekerja jarak jauh dari Korea Selatan.

Kejaksaan belum menemukan bukti bahwa Moon Jae-in secara langsung menyalahgunakan kekuasaan untuk memberi balas jasa kepada Lee Sang-jik. 

Namun, Lee Sang-jik diketahui pernah menjadi bagian dari tim kampanye Moon Jae-in, dan jaksa menduga ia mengharapkan keuntungan politik sebagai imbalan.

Selama pemerintahan Moon Jae-in, Lee Sang-jik sempat ditunjuk menjadi Kepala Badan Usaha Kecil dan Menengah Korea yang didanai negara.

Ia juga dicalonkan sebagai anggota parlemen dari partai pengusung Moon Jae-in. 

Seorang mantan staf kepresidenan telah lebih dulu didakwa terkait pengangkatan Lee Sang-jik, namun menolak bersaksi, sehingga belum ada bukti langsung keterlibatan Moon Jae-in dalam proses tersebut.

Dakwaan terhadap Moon diumumkan kurang dari dua bulan menjelang pemilihan presiden Korea Selatan pada 3 Juni 2025. 

Pemilu tersebut akan memilih pengganti Presiden Yoon Suk-yeol, yang dimakzulkan pada Desember lalu akibat kebijakan darurat militer yang kontroversial.

Ia kini menjalani sidang pidana atas tuduhan makar.

Belum jelas apakah dakwaan terhadap Moon Jae-in akan memengaruhi elektabilitas kubu liberal.

Namun, kandidat utama dari Partai Demokrat, Lee Jae-myung, tetap difavoritkan dalam berbagai survei, di tengah perpecahan internal kubu konservatif pasca-pemakzulan Yoon Suk-yeol. 

Lee Jae-myung sendiri tengah menghadapi kasus hukum terkait dugaan korupsi dan pelanggaran etika selama menjabat wali kota.

Hingga kini, Moon Jae-in belum memberikan pernyataan resmi.

Namun, Partai Demokrat sebagai oposisi utama mengecam dakwaan tersebut. 

Mereka menilai tindakan kejaksaan sebagai manuver politik untuk menjatuhkan citra Moon Jae-in menjelang pemilu.

Youn Kun-young, anggota parlemen Partai Demokrat yang pernah bertugas di Kantor Kepresidenan menyebut hal tersebut merupakan pengalihan publik dari kasus Presiden Yoon Suk-yeol.

Komite internal partai juga menyatakan akan mengambil langkah politik dan hukum untuk menuntut akuntabilitas kejaksaan.

Kasus ini menambah panjang daftar pemimpin Korea Selatan yang terjerat skandal setelah menjabat. 

Pada 2017, Presiden Park Geun-hye dicopot dan dipenjara akibat skandal korupsi besar.

Pendahulunya, Lee Myung-bak, juga dipenjara atas sejumlah pelanggaran hukum. 

Sementara itu, Roh Moo-hyun, sahabat politik Moon Jae-in, meninggal dunia dengan cara tragis pada 2009 saat keluarganya diselidiki atas dugaan korupsi.

Moon Jae-in dikenal luas atas kebijakan damai dengan Korea Utara, termasuk tiga kali bertemu Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, serta memfasilitasi dialog bersejarah antara Pyongyang dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.

Pendukung Moon Jae-in menilai ia berhasil menjaga stabilitas kawasan dan mendorong diplomasi damai. 

Namun, kritik datang dari kubu konservatif yang menyebutnya terlalu lunak terhadap Korea Utara dan justru memberi waktu bagi negara tetangga itu untuk memperkuat program senjata nuklirnya. 

Sumber: Tribun