Hadapi Gelombang Kejahatan Seksual Digital, Korea Selatan Gencar Perkuat Perlindungan Korban

murianetwork.com—Tahun 2023 memberikan sorotan yang tidak menyenangkan di Korea Selatan dengan lonjakan signifikan kejahatan seks digital. 

Organisasi anti-kejahatan seks digital melaporkan bahwa lebih dari 240.000 foto dan video ilegal telah dihapus dalam kurun waktu satu tahun. 

Artikel ini akan membahas dampak dramatis dari peningkatan kejahatan ini.

Termasuk juga langkah-langkah pemerintah, dan upaya perlindungan korban yang semakin ditingkatkan.

Baca Juga: Tampan-tampan Problematik! Ini Sederet Kontroversi Park Yoo Chun yang Memicu Kecaman Warganet

Menurut data dari Pusat Dukungan Korban Kejahatan Seks Digital, terdapat peningkatan yang mencolok dalam jumlah foto dan video ilegal yang diproduksi dan didistribusikan secara ilegal di Korea Selatan. 

Dalam rentang waktu Januari hingga 20 Desember 2023, sebanyak 243.855 konten ilegal telah dihapus, hampir delapan kali lipat dari tahun sebelumnya. 

Fakta yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa dari konten yang dihapus, sekitar 52.000 diduga merupakan pornografi anak.

Baca Juga: Skandal Kontroversial Lee Sun Kyun: Terungkapnya Kegagalan Penanganan Polisi Korea

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Korea Selatan telah merancang rencana tindakan yang difokuskan pada bantuan kepada korban. 

Langkah-langkah tersebut melibatkan peningkatan jumlah pusat konseling regional yang dapat memberikan dukungan khusus dan mendalam kepada korban. 

Saat ini, terdapat sepuluh pusat serupa, dengan rencana pembukaan empat pusat tambahan. 

Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan konseling, layanan medis, dan dukungan hukum yang diperlukan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan seks digital.

“(Kementerian) akan terus segera menghapus foto dan video apa pun yang diproduksi dan didistribusikan secara ilegal dan melakukan yang terbaik untuk membantu korban kejahatan seksual digital pulih dari kerugian yang mereka alami,” ujar Choi Sung Ji, kepala Biro Promosi Hak Perempuan dan Pemuda, Kementerian Gender, yang dikutip dari beberapa sumber.