Temuan Baru! Proyek Coretax Ternyata Ada Tambahan Anggaran 300 Miliar untuk 169 Pegawai DJP

MURIANETWORK.COM - Proyek Coretax, sebuah inisiatif besar yang digadang-gadang mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan Indonesia, kembali menjadi sorotan. Namun, kali ini bukan karena keberhasilannya, melainkan karena besarnya anggaran yang dikeluarkan serta kinerja yang dipertanyakan. Berdasarkan informasi terbaru, total dana yang dihabiskan untuk proyek ini mencapai Rp 1,6 triliun, termasuk tambahan dana sebesar Rp 300 miliar yang dialokasikan khusus untuk membiayai 169 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditugaskan mengawal proyek ini.

Anggaran Besar, Kinerja Minim

Sebelumnya, publik telah mengetahui bahwa proyek Coretax menghabiskan dana sebesar Rp 1,352 triliun. Namun, temuan terbaru mengungkapkan adanya tambahan dana sebesar Rp 300 miliar yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Dana ini dialokasikan untuk membiayai 169 pegawai DJP yang diberi tugas khusus mengawal pelaksanaan proyek Coretax. Dengan demikian, total anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini mencapai Rp 1,6 triliun.

Pertanyaan besar muncul: mengapa diperlukan dana tambahan sebesar Rp 300 miliar hanya untuk membiayai 169 orang? Apakah tugas mereka sedemikian berat hingga membutuhkan biaya sebesar itu? Padahal, proyek ini sudah dianggap selesai dengan anggaran awal Rp 1,352 triliun. Namun, ternyata masih ada internal yang ditunjuk khusus untuk mengawal proyek ini, dan biayanya tidak sedikit.

Proyek Mahal yang Rusak di Hari Pertama

Yang lebih memprihatinkan adalah fakta bahwa aplikasi Coretax, yang menghabiskan dana hingga Rp 1,6 triliun dan melibatkan ratusan tenaga ahli, justru mengalami kerusakan di hari-hari pertama pelaksanaannya. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar itu. Bagaimana mungkin proyek dengan anggaran fantastis justru gagal memberikan hasil yang optimal?

Kerusakan di hari pertama pelaksanaan juga mengindikasikan adanya masalah serius dalam tahap pengujian dan implementasi. Apakah proses pengawasan dan evaluasi proyek ini dilakukan dengan baik? Ataukah ada celah-celah yang luput dari perhatian, sehingga mengakibatkan kegagalan di tahap awal?

Transparansi dan Akuntabilitas yang Dipertanyakan

Temuan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran proyek Coretax. Publik berhak mengetahui detail penggunaan dana sebesar Rp 1,6 triliun, termasuk alokasi dana tambahan Rp 300 miliar untuk 169 pegawai DJP. Apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat, ataukah ada potensi penyimpangan yang perlu diusut lebih lanjut?

Selain itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja proyek Coretax. Apakah kegagalan di hari pertama pelaksanaan merupakan indikasi dari manajemen proyek yang buruk, ataukah ada faktor lain yang perlu diperbaiki? Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, harus memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada publik mengenai hal ini.

Langkah ke Depan

Agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis, langkah-langkah konkret perlu segera diambil. Pertama, pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana proyek Coretax, termasuk dana tambahan Rp 300 miliar. Kedua, perlu ada evaluasi independen terhadap kinerja proyek ini, termasuk mengidentifikasi penyebab kegagalan di hari pertama pelaksanaan. Terakhir, pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek besar yang menggunakan dana negara.

Proyek Coretax seharusnya menjadi contoh keberhasilan dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Namun, dengan anggaran yang besar dan kinerja yang dipertanyakan, proyek ini justru berpotensi menjadi bumerang bagi kepercayaan publik. Semoga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar dana negara tidak terbuang sia-sia.

Sumber: youtube @gurugembul