MIRIS! Dampak Warisan Utang Jokowi Rp1.350 Triliun, Ribuan Kilometer Jalan Rusak Tidak Bisa Diperbaiki

MURIANETWORK.COM - Warisan utang pemerintahan Presiden Jokowi menyebabkan pemerintahan Presiden Prabowo mesti melakukan pemangkasan anggaran. 

Salah satu dampak pemangkasan anggaran yang diistilahkan pemerintah efisiensi anggaran, ribuan kilometer jalan rusak di seluruh Indonesia tidak bisa diperbaiki tahun ini.

Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo mendapat warisan utang dari Pemerintahan Jokowi yang jatuh tempo tahun 2025 sebesar Rp1.350 triliun. Pembayaran tersebut untuk utang jatuh tempo dan bunga utang.

Utang jatuh tempo tahun 2026 terdiri dari utang pokok sebesar Rp803,19 triliun dan bunga mencapai Rp552,9 triliun. Total mencapai Rp1.350 triliun.

Tidak adanya alokasi perbaikan jalan rusak imbas pemangkasan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum maupun dana transfer ke daerah. 

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang sebelumnya sebesar Rp110 triliun, dipangkas menjadi Rp29 triliun.

Dari anggaran Rp29 triliun, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga hanya mendapat anggaran Rp12,48 triliun.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut anggaran Rp12,48 triliun di Dirjen Bina Marga hanya untuk membangun 63 kilometer jalan baru, 242 meter flyover dan underpass, serta 13 kilometer jalan tol baru.

Sementara jalan rusak di seluruh wilayah Indonesia sangat luas. Panjang jalan nasional yang kondisinya rusak berat mencapai 680 kilometer, jalan provinsi lebih dari 9.000 kilometer, dan jalan kabupaten lebih dari 117.000 kilometer.

Pemangkasan anggaran yang ditargetkan pemerintah mencapai Rp306 triliun hanya akan dialokasikan ke sejumlah program prioritas Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis.

Dengan banyaknya jalan yang rusak di sejumlah daerah, terutama setelah diterjang banjir baru-baru ini, maka mudik Lebaran tahun ini diperkirakan bakal semakin berat.

Utang Warisan Jokowi

Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo mendapat warisan utang dari Pemerintahan Jokowi yang jatuh tempo tahun 2025 sebesar Rp1.350 triliun. Pembayaran tersebut untuk utang jatuh tempo dan bunga utang.

Utang jatuh tempo tahun 2026 terdiri dari utang pokok sebesar Rp803,19 triliun dan bunga mencapai Rp552,9 triliun. Total mencapai Rp1.350 triliun.

Utang jatuh tempo per 2025 mencapai Rp800,33 triliun yang terdiri dari utang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. 

Sementara bunga utang yang harus dibayar sebesar Rp552,9 triliun yang terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp497,62 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp55,23 triliun.

Tahun depan, tepatnya 2026, utang jatuh tempo lebih besar lagi, yakni mencapai Rp803,19 triliun. 

Utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp703 triliun dan pinjaman Rp100,19 triliun.

Pemerintahan Prabowo bakal terus mengencangkan ikat pinggang, karena jumlah pembayaran utang akan terus bertambah tiap tahun. 

Data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2024 saja sudah mencapai Rp8.502,69 triliun.

Ironisnya, sejumlah infrastruktur yang dibiayai lewat dana utang justru terbengkalai.

Pemerintah Indonesia telah menghabiskan anggaran triliunan rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan bandara baru, salah satunya. Ironisnya, tidak sedikit bandara baru yang mati suri atau tidak beroperasi karena sepi penumpang.

Beberapa bandara sepi yang diresmikan Jokowi:

1. Bandara JB Soedirman di Purbalingga

Bandara ini diresmikan Jokowi pada 1 Juni 2021, menghabiskan anggaran Rp350 miliar. Kini, bandara tersebut menjadi sepi karena tidak ada lagi jadwal penerbangan.

2. Bandara Ngloram, Blora

Bandara yang diresmikan pengoperasiannya kembali ini diresmikan pada Desember 2021. Pembangunannya menelan anggaran Rp80 miliar. 

Wings Air sempat beroperasi dengan melayani rute Pondok Cabe-Ngloram, tetapi ditutup karena sepi penumpang.

3. Bandara Wiriadinata, Tasikmalaya

Pembangunan bandara ini menghabiskan anggaran Rp30 miliar dan diresmikan pada Februari 2019 lalu.

Namun, bandara ini juga sepi karena bergantung permintaan penumpang.

4. Bandara Kertajati, Majalengka

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menghabiskan anggaran jumbo hingga Rp 2,6 triliun. Jokowi meresmikannya pada 24 Mei 2018.

Bandara yang digadang-gadang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno Hattaini berhenti melayani penerbangan reguler berjadwal pada Juli 2019 karena sepi penumpang. 

Akses ke bandara yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab utama sepi penumpang.

Sumber: Fajar