[BREAKING] Papua Ricuh! Aksi Ribuan Pelajar Wamena Tolak Program Makan Bergizi Gratis (MGB) Dibubarkan Aparat dengan Gas Air Mata

- Senin, 17 Februari 2025 | 14:55 WIB
[BREAKING] Papua Ricuh! Aksi Ribuan Pelajar Wamena Tolak Program Makan Bergizi Gratis (MGB) Dibubarkan Aparat dengan Gas Air Mata




MURIANETWORK.COM - Sebanyak 15 pelajar diamankan saat unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis di Papua dan menuntut menggantinya pendidikan gratis.


Belasan siswa yang ditahan Polsek Heram, Waena, Kota Jayapura itu mendapat pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.


Belasan siswa itu dilaporkan ditahan saat hendak menyampaikan aspirasi di sekitaran Expo Waena.


Staf LBH Papua, Imanus Komba mengatakan pihaknya mendapat informasi ada 15 siswa yang ditahan aparat kepolisian.


Sekitar pukul 7.00 WIT, para siswa tersebut berencana melakukan aksi di sekitaran Expo Waena.


"Untuk saat ini kami belum bisa pastikan kapan mereka ini akan dipulangkan. Namun, sesuai aturan, mereka pasti akan dipulangkan setelah dimintai keterangan dan saat ini kami sedang mendampingi," kata Imanus Komba di Polsek Heram.


Imanus juga menyebut, bahwa ada dua siswa yang diduga dipukul oleh aparat kepolisian. 


Satu anggota OSIS terkena pukulan di bagian kepala, dan satu siswa lainnya luka-luka dan berdarah. Menurutnya, tindakan aparat kepolisian tersebut melanggar undang-undang konstitusi.


Aksi yang dilakukan para siswa merupakan wujud penyampaian aspirasi di muka umum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.


"Aksi tersebut dibungkam dengan alasan (dalil) bahwa aksi tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak Polresta dan Polda Papua. Saat ini kami pengacara sedang melakukan pendampingan di Polsek Heram," tegasnya.


Apalagi, sambung Imanus, tujuan aksi para siswa adalah menyampaikan aspirasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.


Tuntutan mereka adalah menolak program makan gizi gratis dan meminta pendidikan gratis. 


"Tindakan polisi yang tidak terpuji ini jelas-jelas melanggar konstitusi negara Indonesia, menggunakan pakaian seragam memukul anak-anak pelajar yang mengenakan pakaian seragam putih abu-abu," tegas Imanus.


Paksa Masuk Sekolah


Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) yang terdiri dari siswa SMA N 7 Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Papua pada Senin (17/2/2025) terpaksa dihadang polisi hingga berada di depan pagar sekolah mereka. 


Padahal mereka berencana terlibat aksi damai, untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto.


Pantauan di beberapa lokasi, seperti di Lingkaran Abepura, terlihat empat mobil polisi terparkir di depan SMA PGRI, satu mobil polisi, serta puluhan polisi yang berjaga di samping pagar masuk sekolah dan di Perumnas III Waena 2 mobil polisi.


Koordinator Aksi, Ainus Yalak, yang juga siswa kelas 12, menjelaskan bahwa pihaknya hendak melaksanakan aksi demonstrasi menolak program MBG namun dibubarkan polisi saat mereka memasang tali komando.


"Kami tadi sempat keluar dari dalam halaman sekolah, pukul 07:00 WIT hingga pukul 11:00 WIT, namun saat hendak memasang tali komando di jalan besar, kami dibubarkan polisi dan dipaksa kembali ke halaman sekolah," ujar Ainus.


Ia mengungkapkan kepada puluhan polisi yang berjaga, seharusnya mereka mendukung dan mengawal aksi mereka, bukan menghalangi.


"Abang-abang itu seharusnya mendukung kami, mengawal kami menyampaikan tujuan kami, bukan menghalang-halangi," tambahnya.


Ainus menegaskan bahwa aksi ini digelar karena program MBG tidak memberikan dampak positif bagi pelajar di Papua. 


"Tujuan aksi kami adalah untuk mendatangi dinas pendidikan, namun kami dihadang polisi," jelasnya.


Dalam aksi tersebut, dua siswa kelas 10, yakni Nando dan Seho, mengalami insiden saat hendak mengambil gambar. Mereka mendapat tamparan dari polisi.


"Ada dua kawan kami yang dipukul di depan pintu pagar, mereka hendak mengambil gambar, setelah itu dibawa ke dalam mobil polisi. Beberapa menit kemudian, mereka dibebaskan," katanya.


Ainus menegaskan tuntutan utama mereka adalah agar kebijakan MBG dialihkan menjadi pembiayaan pendidikan gratis. 


"Kami ingin kebijakan MBG ini dialihkan menjadi pembiayaan pendidikan gratis. Dengan demikian, siswa dari keluarga ekonomi lemah di Papua bisa belajar tanpa terbebani biaya sekolah yang tinggi, terutama di sekolah swasta," pungkasnya.


[DOC]


TAGS


AA


Sumber: Tribun

Komentar