GAWAT! Prabowo Akan Tunjuk Mantan Presiden Jadi Pengawas Danantara Kelola Aset Negara Rp14.000 Triliun: Maksudnya Jokowi?

GAWAT! Prabowo Akan Tunjuk Mantan Presiden Jadi Pengawas Danantara Kelola Aset Negara Rp14.000 Triliun: Maksudnya Jokowi?

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengelola aset negara yang diklaim mencapai lebih dari Rp 14.000 triliun. 

Yang menjadi sorotan tajam adalah keputusan Prabowo untuk menunjuk Joko Widodo sebagai salah satu pengawas lembaga ini, sebuah langkah yang menuai kontroversi mengingat rekam jejak Jokowi dalam pengelolaan negara selama dua periode kepemimpinannya.

Joko Widodo baru-baru ini dinobatkan sebagai tokoh paling korup kedua di dunia oleh organisasi internasional OCCRP. 

Ini bukan sekadar tuduhan tanpa dasar; laporan tersebut mengacu pada masifnya praktik nepotisme, penyalahgunaan wewenang, serta pembiaran terhadap berbagai kasus korupsi besar di bawah pemerintahannya. 

Sejumlah proyek strategis nasional yang berujung skandal, seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai proyek infrastruktur lainnya, telah menunjukkan bagaimana kebijakan Jokowi lebih menguntungkan kelompok oligarki ketimbang kepentingan rakyat.

Penunjukan Jokowi sebagai pengawas Danantara justru memperkuat dugaan bahwa lembaga ini hanyalah alat baru untuk memperkokoh dominasi oligarki atas aset negara. 

Dengan rekam jejak Jokowi dalam menciptakan lingkaran bisnis yang menguntungkan keluarganya mulai dari Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wakil Presiden terpilih hingga Kaesang Pangarep yang melesat dalam bisnis dan politik maka kehadiran Jokowi di Danantara dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan keluarganya di masa depan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat indikasi bahwa pengawas Danantara akan diberi status kebal hukum, yang berarti mereka tidak dapat dituntut atas kebijakan atau keputusan yang mereka buat. 

Jika benar, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya dijunjung dalam pengelolaan aset negara. 

Dengan kata lain, aset negara yang mencapai ribuan triliun rupiah itu bisa menjadi ladang bisnis bagi segelintir elite tanpa pengawasan hukum yang memadai.

Prabowo boleh saja berkilah bahwa pembentukan Danantara adalah kelanjutan dari cita-cita ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo. 

Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru sejalan dengan upaya melanggengkan dominasi politik dan ekonomi Jokowi serta kroninya. 

Dengan menyerahkan pengawasan aset negara kepada seseorang yang dicap sebagai tokoh korup, Prabowo tidak hanya mempertaruhkan integritas pemerintahannya sendiri, tetapi juga menyerahkan masa depan ekonomi negara ke tangan orang yang telah terbukti gagal menjaga kepercayaan publik.

Jika Danantara tetap berjalan dengan format yang ada sekarang, maka kita akan menyaksikan perampokan aset negara dalam skala besar. 

Alih-alih membawa kesejahteraan bagi rakyat, Danantara justru berpotensi menjadi alat bagi oligarki untuk semakin menguasai ekonomi nasional. 

Rakyat Indonesia harus waspada dan bersuara, sebab tanpa kontrol publik, skema semacam ini hanya akan membawa negara ke dalam jurang kleptokrasi yang lebih dalam.

***

Mantan Presiden Diminta Ikut Awasi Danantara, Ini Kata Jokowi

Presiden Prabowo Subianto meminta mantan presiden dan wakil presiden ikut mengawasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan segera diluncurkan. Mengenai permintaan itu, Jokowi menyebut bahwa hal tersebut sedang dimatangkan.

"Semua masih dimatangkan, masih digodok, masih dimatangkan," kata Jokowi saat ditemui wartawan di rumahnya, Solo, Senin (17/2/2025). 

Saat itu wartawan menanyakan respons Jokowi soal mantan presiden turut diminta mengawasi Danantara.

Jokowi mengatakan dirinya masih menunggu hasil pembahasan pemerintah terkait Danantara. Menurutnya, Danantara merupakan urusan dari pemerintah pusat.

"Kita nunggu pemerintah, itu urusan pemerintah," ujar Jokowi.

Ditanya apakah dirinya siap jika nanti ditunjuk oleh Presiden Prabowo, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu masih terus dimatangkan.

"(siap bila ditunjuk Prabowo?) Ditunggu. Masih dimatangkan semuanya," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan segera diluncurkan pada 24 Februari 2025. 

Sejalan dengan itu, Prabowo meminta seluruh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk ikut serta mengawasi jalannya Danantara.

Prabowo mengatakan dalam waktu dekat, 9 hari lagi, akan meluncurkan Danantara. 

Dia menjelaskan lembaga itu ditujukan untuk mengelola dana masyarakat. Untuk itu, dia meminta agar para pendahulunya dapat mengawasi pelaksanaan Danantara.

"Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia, saya beri nama Danantara dan ini kita harus jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan menjadi ikut pengawas di Danantara," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17, Sabtu (15/2/2025).

Kemudian Prabowo juga membuka peluang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut mengawasi pengelolaan dana masyarakat itu. Sebab, Danantara mengelola dana hingga US$ 980 miliar.

"Saya juga berpikir kalau perlu Pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya lain ikut juga mengawasi supaya ini adalah uang rakyat dan anak-anak, cucu kita nilainya adalah hampir 980 miliar dolar asset under management," tambah Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan dana kelolaan Danantara akan diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur maju, dan produksi pangan. 

Menurutnya, proyek-proyek ini dapat membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

"Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8%," tegas Prabowo dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

Pengamat Pertanyakan Status Mantan Presiden Jadi Pengawas Danantara

Pakar komunikasi politik lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio mempertanyakan status mantan presiden yang diminta menjadi pengawas Badan Pengelola (BP) Danantara.

“Kalu kemudian dia (Prabowo) mengajak Jokowi atau presiden-presiden sebelumnya untuk mengawasi, ya dalam kapasitasnya sebagai apa mengawasi? Artinya tetap sebagai warga negara atau mengawasi sebagai komisaris? Karena kan nanti Danantara bentuknya perusahaan. Jadi mengawasi dalam bentuk apa?” kata Hendri Satrio, Senin, 17 Februari 2025. 

Pria yang akrab disapa Hensa ini mengatakan Danantara memang diperlukan untuk membiayai program Presiden Prabowo Subianto yang bersifat spending dan butuh banyak biaya. 

Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima tawaran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengawas Badan Pengelola Danantara. 

“Pak SBY tentu saja akan menerima penugasan yang diberikan Presiden Prabowo sebagai Pengawas Danantara. Ini menjadi komitmen sekaligus bentuk dukungan totalitas Partai Demokrat kepada Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Senin, 17 Februari 2025. 

Kamhar mengatakan Demokrat menghendaki pemerintahan Prabowo sukses menunaikan janji politiknya. 

Apalagi, kata Kamhar, SBY menyampaikan loyalitas penuh kepada Presiden Prabowo Subianto saat silaturahmi Koalisi Indonesia Maju di Hambalang, Jumat kemarin. 

“Beliau ingin menyukseskan pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan,” katanya.

Adapun Juru Bicara PDIP Guntur Romli belum bisa mengatakan apakah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersedia jadi pengawas Danantara. 

Ia mengatakan saat ini Megawati baru saja tiba di Tanah Air selepas umrah.

“Ibu Megawati baru tiba dari lawatan luar negeri, terakhir dari Abu Dhabi pada dini hari tadi. Saat ini masih istirahat,“ kata Guntur saat dikonfirmasi, Senin, 17 Februari 2025.

Sumber: FusilatNews