Heboh Tagar Indonesia Gelap, Luhut Murka: Kau Yang Gelap!

MURIANETWORK.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal tagar Indonesia Gelap yang digaungkan massa mahasiswa saat demonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, saat ini Indonesia telah berjalan dengan cukup baik meski memang ada kekurangan di berbagai sisi.

Namun, kekurangan tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara lain termasuk Amerika Serikat (AS).

"Ada orang bilang di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah," katanya dalam acara Kumparan The Economic Insights 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Ia mengatakan, Indonesia harus tetap bersyukur dengan apa yang telah dicapai saat ini.

"Jadi, kita harus bersyukur bahwa kita masih lebih baik dari banyak negara. Tapi, kita jangan cepat berpuas diri, kita harus perbaiki terus," katanya.

Luhut mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

"Pemerintah akan terus bekerja keras untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Kita harus optimistis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik," katanya.

Karena itu, ia menilai orang yang menilai Indonesia gelap tidak tepat.

"Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana-sini," katanya.

Apa Maksud dari Tagar Indonesia Gelap yang Ramai di Media Sosial? Gambarkan Kondisi Negara saat Ini

Tagar #IndonesiaGelap mendadak menjadi trending di media sosial X (Twitter) pada 17 Februari 2025, dengan ribuan unggahan yang membahas aksi protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Isu ini kemudian ramai direspons netizen sebagai cerminan keresahan masyarakat atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) serta berbagai koalisi masyarakat sipil menjadi pemicu utama naiknya tagar ini. 

Mahasiswa dari berbagai kota turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. 

Mereka menganggap bahwa masa depan Indonesia kian gelap akibat kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Berdasarkan pernyataan resmi dari BEM SI, aksi ini bertujuan untuk menegur pemerintah agar lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Berikut informasinya, dirangkum Liputan6, Senin (17/2).

Arti Tagar #IndonesiaGelap

Mengutip Instagram @bem_si, hastag #IndonesiaGelap sejak 16 Februari bahkan dalam beberapa terakhir ramai muncul di platform media sosial. 

Tagar tersebut rupanya merupakan ajakan untuk menyuarakan kondisi masyarakat yang terdampak berbagai kebijakan pemerinatah yang dinilai tidak pro rakyat.

Dalam unggahan di akun Aliansi BEM Seluruh Indonesia itu, termuat arti dari tanda pagar #IndonesiaGelap yang menyimbolkan perlawan kalangan mahasiswa dan aktivis sosial.

"Bersama surat ini kami ingin menyerukan rapatkan barisan dan menyampaikan Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya yang hari demi hari makin mencengkamkan dan menyengsengasarakan rakyat, " tulis unggahan di Instagram Aliansi BEM Seluruh Indonesia.

Tuntutan yang Dibawa dalam Aksi #IndonesiaGelap

Dalam aksi protes ini, mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan sejumlah tuntutan penting kepada pemerintah, mencakup kebijakan ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia. Mereka menuntut adanya perubahan yang signifikan untuk memperbaiki kondisi saat ini.

Salah satu tuntutan utama adalah mencabut instruksi presiden terkait pemangkasan anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat. 

Selain itu, mereka mendesak Prabowo untuk mencabut kebijakan RUU Minerba yang membolehkan perguruan tinggi mengelola tambang.

Para demonstran juga mendesak agar pemerintah mencairkan tunjangan kinerja tenaga pendidik guru dan dosen. 

Mereka menekankan perlunya evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, serta mendorong penciptaan kebijakan yang mengacu kepada kondisi masyarakat.

"Di mata negara kesatuan republik Indonesia, UUD 45 dan Pancasila harus di implementasikan dengan sebenar-benarnya kepada rakyat Indonesia," tambah keterangan tersebut.

Sumber: Suara