Prabowo Melawan Rakyat, Mahasiswa Turun ke Jalan

Seperti biasa jika mahasiswa turun kejalan selalu dicurigai, siapa yang menggerakan, siapa yang menunggangi. Mahasiswa dianggap belum dewasa dan belum mandiri, akan tetapi diluar perkiraan banyak pihak mahasiswa bergerak di banyak kota dan dalam waktu yang hampir bersamaan, artinya mahasiswa memang bergerak bersama, mereka memiliki jaringan yang kuat. Uniknya mahasiswa sekarang turun bersama rakyat, pada Demo terdahulu biasanya mahasiswa bergerak bersama TNI.

Belum terdengar ada partai yang dapat menggerakan mahasiswa sebanyak itu, kalaupun ada mungkin biasanya merupakan hasil dari opareasi intelijen, akan tetapi mengingat Badan Intelijen yang ada seperti BIN, BAIS dan Baintelkam Polri sasarannya  ke para Ulama dan tokoh kritis yang dianggap mengganggu pemerintah, jadi untuk kali ini kita dapat kesampingkan terlebih dulu, apalagi para pejabatnya belum 4 bulan bekerja.

Aksi demonstrasi kembali mengguncang Tanah Air di Jakarta dengan tagline “Indonesia Gelap”, yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 17-19 Februari 2025. dan puncaknya pada hari ini, Kamis (20/2/2025). Indonesia Gelap adalah simbol kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran rakyat terhadap masa depan bangsa. Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk perlawanan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Demo berlangsung di seluruh Indonesia antara lain Jakarta, Palembang, Bandung, Tasikmalaya, Makasar, Surabaya, Lamongan, Malang, Banyuwangi, Yogyakarta, Solo, Semarang, Samarinda, Aceh, Sumbar, Medan, NTB. Jika Prabowo mengabaikan tuntutan mahasiswa yang baik ini, resikonya belum dapat ditebak, yang pasti demo akan semakin marak.

Ditenggarai demo ini muncul  sebagai respon  setelah Prabowo berpidato di harlah Muslimah NU di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2025 yang banyak mengundang tanda tanya publik dan pada harlah Gerindra di Sentul, tanggal 15 Februari 2025. Kedua pidato Prabowo memang seolah menantang rakyat yang ingin mengadili Jokowi seorang koruptor besar tingkat dunia dan perusak tatanan demokrasi di Indonesia. Walau Prabowo sering mengucapkan pro rakyat, didalam pelaksanaannya tidak demikian, Prabowo sangat dengat dengan Jokowi dan taipan Cina yang dianggap oleh rakyat sebagai pelaku korupsi besar.

Kebijakannya memang mirip Jokowi yakni pencintraan bukan Solusi. Lihat saja penghapusan hutang UMKM, petani dan nelayan, MBG bagi pelajar, UMR 2025, PPN 12 % hanya untuk barang mewah, pencabutan Pagar Laut tanpa Penolakan PSN & PIK 2, dst, tetapi bagaimana pendapatan non Pajak dari royalty penggunaan Bumi, Tanah dan Air oleh Perusahaan Asing tidak diperhatikan, pemberantasan korupsi sekadar slogan saja. Ada 2 program yang bagus yakni ketahanan pangan dan Bio Energi tetapi secara teknis implementasinya masih jauh, kedua program ini dapat menambah pendapatan petani dan menambah peredaran uang di daerah, jika benar2 dilaksanakan dengan baik.

Ada program efisiensi yang dijalankan oleh Prabowo, hal itu sebenarnya sangat baik, karena diperkirakan ada 35 % dari anggaran itu menguap akibat korupsi, nilainya sekitar 750 trilyun.  Para Menteri ini diduga sengaja memangkas anggaran2 yang langsung bersentuhan dengan rakyat, sehingga timbul ketidak puasan rakyat termasuk mahasiswa. Prabowo telah memanen hasil dari para menterinya yang tidak loyal kepadanya, malah mungkin berharap supaya Prabowo segera jatuh, dan diganti oleh wakilnya.

Jika saja Prabowo pintar, seharusnya pangkas dulu para Menteri loyalis Jokowi dan biarkan Jokowi ditangkap dan diadili, baru setelah itu dilaksanakan efisiensi. Kementerian yang terlihat obesitas itu, memang layaknya di kurangi seramping mungkin. Program Makan Gratis Bergizi cukup dilakukan di daerah terpencil saja di daerah yang memang membutuhkannya, tidak usah diseluruh Indonesia.

Sebagai gantinya, perbanyak sekolah gratis, bea siswa bagi mahasiswa berprestasi dan memperbaiki fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di daerah terpencil. Anggaran di kepolisian untuk membeli gas air mata, senjata dan berbagai amunisi wajar dihentikan, anggaran untuk kenterian keuangan dan perjalanan dinas wajar dikurangi, anggaran di DPR dapat dikurangi sampai 50 % atau mungkin lebih supaya jabatan anggota DPR ini menjadi tidak menarik bagi politisi korup, begitu juga kegiatan pengawalan dan protokoler dikurangi. Omnibus law dan turunannya agar segera dicabut, supaya royalty perusahaan asing  masuk ke kas negara, ini menyangkut ribuan trilyun, suatu jumlah yang sangat besar.  Jangan sampai ada instansi mau buat surat saja tidak ada kertasnya, ini bentuk-bentuk kesengajaan agar rakyat marah.

Akan tetapi yang kita ketahui, bahwa Prabowo ini sulit menerima pendapat dari bawahannya, apalagi dari mahasiswa. Prabowo seolah sengaja melawan rakyat untuk menyelamatkan Jokowi dan konglomerat jahat, jauh dari sikap patriotis yang sering diucapkannya. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Ada juga informasi bahwa Prabowo disandera oleh Jokowi dengan kasus berat, sehingga mau tidak mau Prabowo harus mengikuti perintah Jokowi.  Tapi kemungkinan ini sangat kecil terjadi, karena menghadapi kasus pelanggaran HAM saja Prabowo berani, rasanya kurang logis jika Prabowo tidak berani melawan Jokowi.

Faktanya memang Prabowo bersama Gerindra berterimakasih pada Jokowi karena dicalonkan jadi presiden dan menang,  tetapi Prabowo dan Gerindra tidak berterimakasih pada rakyat yang sudah bayar pajak dan memilihnya.  Sudah 2 x Prabowo meninggalkan rakyat pendukungnya yakni pertama saat bergabung dengan rejim Jokowi dan kedua bergabung dengan Jokowi dan melawan rakyat pendukungnya yang ingin mengadili Jokowi, akibat perilakunya selama memerintah Indonesia.

Ada 13 poin tuntutan demo sbb.:

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5.  Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Menurut mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Sebab, korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Agar Prabowo tenang dan berpikiran jernih alangkah baiknya jika bu Titiek dan Prabowo bersedia tinggal serumah, tentu dapat berdiskusi setiap saat dengan istrinya yang setia, jauh dari sifat penjilat, rasanya Prabowo tidak akan tergelincir seperti ini. Jika Prabowo bersedia menjadi presiden Indonesia, segeralah berhenti jadi Ketua Umum partai  Gerindra, sehingga Prabowo dapat focus mengurus rakyat dan Negara.

Biarkan ibu Titiek Soeharto sebagai penggantinya, menjadi Ketua Umum Gerindra, dipastikan kesetiaannya, Jika keduanya dapat kembali serumah, maka disamping penting sebagai keluarga, juga untuk kepentingan bangsa dan Negara. Jangan sampai ada pihak yang menghalanginya, supaya Prabowo lebih tenang dan dapat berbuat banyak bagi negeri dsan rakyat Indonesia.

Selain itu segera batalkan seluruh Perppu, Undang-Undang, Permen, perdirjen yang di sahkan pada masa kepemerintahan Jokowi yang sifatnya merugikan rakyat, seperti peraturan tentang tenaga asing Cina yang akhirnya menetap. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan rakyat pada Prabowo. Sayangnya Prabowo memang penerus Jokowi, itu yang diperlihatkan pada public setiap saat, sampai penyusunan kabinet saja ada tangan Jokowi disana.

Apalagi Prabowo ingin mendirikan PT Danantara yang diisi oleh orang-orang Jokowi yang tersohor korup, tentu diprediksi akan menjadi sumber korupsi baru dan jumbo jumlahnya. Ini menimbukan ketidak percayaan publik lagi. Pertanyaannya mengapa tidak mengembangkan MIND ID seperti  PT Aneka Tambang menjadi 2-3 perusahaan, atau PT Bukit Asam penghasil Batubara menjadi 3-4 perusahaan, PT Inalum tidak dikembangkan, begitu juga PTPN  untuk Perkebunan, Perikanan mengapa tidak dikembangkan ? padahal Perusahaan BUMN tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan Tingkat Nasional dan SDM di perusahaan tersebut dapat diandalkan. BUMN adalah pembayar pajak dan Dividen yang patuh.

Untuk meningkatkan pendapatan rakyat atau kemakmuran di pedesaan, tingkatkan produktivitas pangan, Perkebunan, perikanan, peternakan yang saat ini masih tergolong rendah dibandingkan potensinya. Jangan sampai ada lahan kosong tidak ditanami atau tidak produktif.  Salah satu kebijakan fiscal yang perlu diperbaiki adalah system Perpajakan Progresif  harus diubah menjadi Perpajakan Regresif yang merangsang peningkatan produktivitas terutama di lahan tidur, termasik dilahan terlantar.

Bandung, 21.02.2025