Publik saat ini tengah menyoroti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri soal melarang kadernya yang jadi kepala daerah untuk ikuti
retreat.
Sorotan itu terlihat pada unggahan instagram @lbj_jakarta yang mengunggah
informasi terkait 47 kepala daerah dari PDIP dilarang ikut retret di Akmil
Magelang.
Netizen menyoroti hal tersebut. Pasalnya, publik menyebut bahwa kepala
daerah yang sudah dilantik itu seharusnya mekesampingkan urusan partai,
karena retret tersebut merupakan instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto
untuk kepentingan rakyat.
Publik juga menyebut, dengan mangkirnya 47 kepala daerah itu tentu lebih
memilih Megawati atau PDIP dibandingkan dengan pemerintah.
"Gak mau diatur ama presiden maunya diatur ama ketum partai LAWAK LO," tulis
netizen.
"Cm mau nanya? Kepala Daerah itu under nya Pemerintah Pusat atau Partai
ya?," tulis netizen.
"Negara serasa miliknya," tulis netizen.
Surat Perintah dari Megawati Untuk Kader PDIP
Bocornya surat perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati
Soekarnoputri, mengundang perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat
di dunia politik Indonesia.
Surat yang beredar dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025, tertanggal 20 Februari
2025, berisi instruksi tegas agar seluruh kepala daerah yang berasal dari
PDIP tidak mengikuti retrea.
Kegiatan tersebut diketahui akan diadakan oleh pemerintah di Magelang, Jawa
Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputeri saat memberikan arahan kepada 177 kepala
daerah di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu
(19/2/2025). [DOK tim media PDIP]
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengonfirmasi keaslian surat tersebut dan
membenarkan bahwa instruksi itu berasal langsung dari Megawati
Soekarnoputri.
"Betul," ujar Guntur Romli belum lama ini.
Sumber:
suara
Foto: Sejumlah kepala daerah peserta retret yang mengenakan seragam komponen
cadangan (komcad) berbaris setibanya di Kompleks Akademi Militer Magelang,
Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). [ANTARA FOTO/Anis Efizudin/nym]
Artikel Terkait
Dedi Mulyadi Hibahkan Mobil Dinas Jadi Rumah Sakit Keliling Buat Warga
Update Pagar Laut Tangerang, Menteri Nusron Pastikan 209 Sertifikat Sudah Dibatalkan!
Harta Kekayaan Agnez Mo: Isu Royalti Mencuat, Intip Sumber Nominalnya yang Fantastis!
Nusron Wahid Soal Sertifikat Pagar Laut Aguan Batal Dicabut: Itu Tidak Benar!