Mampukah BPI Danantara Menjaga Aset Negara dari Para Maling Yang Bercokol di BUMN?

Di sela sela hiruk pikuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara oleh Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung menahan tujuh tersangka koruptor di tubuh Pertamina dengan modus mengimpor BBM Ron 90 (Pertalite) disulap menjadi Ron 92 (Pertamax).

Akibat ulah ini negara mengalami kerugian Rp 193,7 Triliun. Tak hanya itu, jutaan masyarakat ditipu mentah-mentah, beli Pertamax tapi mendapatkan BBM oplosan yang jauh di bawah standar.

Pelakunya ada tujuh orang. Maling kelas  kakap alias bandit Pertamina yang telah tega membodohi dan menipu rakyat Indonesia antara lain: Riva Siahaan (Direktur Utama Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional), Yoki Firnandi (Direktur PT Pertamina Internasional Shipping),  Agus Purwono (Vice President Feedstock Management PT KPI),  Muhammad Andriyanto Kerry Riza (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (PT Jenggala Maritim), dan Gading Ramadhan Joedo (Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak).

Danantara seperti menjadikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, tetapi ada tantangan yang lebih berat yaitu bagaimana menempatkan the right man on the right job.

Bisa kita lihat orang- orang yang ditempatkan, masih wajah-wajah lama yang tidak jauh dari kaki tangan Jokowi. Mereka antara lain: Erick Tohir, Rosan Roeslani, dan lainnya.

Sepertinya Indonesia sudah tidak ada orang pintar dari sisi reputasi dan akuntabilitas.

Mari kita perhatikan struktur BPI Danantara: Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat.

Peluncuran BPI Danantara yang dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.  

"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia," ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).  

BPI Danantara pada hari ini adalah sosok yang akan menakhodai lembaga super holding BUMN tersebut juga disampaikan ke publik.  Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani, dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria.

"Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional dan bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi," ujarnya dalam keterangan pers, Senin (24/2/2025). 

Ia menambahkan, posisi Ketua Dewan Pengawas Danantara yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo ialah Erick Thohir dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad.

BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  

Merujuk data jumlah aset sebelum eliminasi per 2023, total aset tujuh BUMN tersebut mencapai Rp 9.286,24 triliun. BUMN beraset jumbo itu akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. 

Prabowo menambahkan Danantara akan memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun. Jumlah itu sekaligus menjadikan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia.

Adapun struktur lengkap organisasi BPI Danantara, adalah Badan Pelaksana, Badan Pengawas, Badan Penasehat, antara lain: Pembina dan Penanggung Jawab (Presiden Prabowo Subianto), Dewan Penasehat (sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo), Badan Pengawas (Ketua Erick Thohir), Wakil Ketua Badan Pengawas (Muliaman D. Hadad Badan), Kepala 

Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO) (Rosan Roeslani). Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO) (Dony Oskaria), Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO) (Pandu Patria Sjahrir).

Mudah mudahan di tengah ketidakpastian hukum dan ekonomi akibat warisan pemerintahan Jokowi selama satu dekade,  Indonesia masih bisa bangkit. Meskipun banyak orang meragukan mengingat posisi strategis masih ditempati orang-orang yang tersandera oleh kasus masing-masing.

Dengan ditetapkannya hal di atas ada PR besar yang harus dikerjakan oleh rakyat, yaitu mengawasi dan mengawal kerja BPI Danantara. Jangan sampai boneka Xi Jin Ping  semakin membusungkan dada dan bertindak lebih arogan dalam menindas rakyat.

Jokowi masih ada di dalam lingkaran Prabowo, dan Prabowo masih ada dalam settingan Jokowi. Rakyat harus cerdas bagaimana memisahkan Jokowi dan Prabowo karena kita semua tahu persis bahwa  Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah. Daya rusaknya cukup besar di Republik ini, dan recovery dari kehancuran yang dibuatnya membutuhkan waktu yang cukup lama. (*)

#TangkapDanAdiliJokowi

#PrabowoDengarRakyat

#BatalkanPSNPIK2

#TangkapAguan

#KembaliKeUUD1945Asli

#ForumTanahAir

#FTAForBrighterIndonesia.