Pembekalan Kepala Daerah oleh Fufufafa: Efektif atau Sekadar Gimmick?

Pembekalan Kepala Daerah oleh 'Fufufafa': Efektif atau Sekadar Gimmick?

Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes

Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen

Pertama-tama, mari kita bahas soal diksi “Para-para” dalam judul ini. Kata berulang tersebut bukanlah kesalahan ketik, melainkan mencerminkan gaya khas Fufufafa, yang pernah menggunakannya dalam Konferensi Besar (Konbes) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta pada Desember 2024 lalu.

Secara tata bahasa, penggunaan kata "para-para" tidak sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar.

Kata "para" sudah bermakna jamak, sehingga pengulangannya menjadi "para-para" tidak diperlukan. Ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi publik, pemilihan diksi yang tepat sangatlah penting.

Lalu, bagaimana mungkin seorang yang kerap salah dalam memilih kata menjadi pembicara dalam pembekalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang? Pertanyaan ini wajar mengingat para peserta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang seharusnya lebih tinggi dari pemateri.

Publik Bertanya-tanya: Materi Apa yang Disampaikan?

Pengamat Kebijakan Hukum dan Politik, Damai Hari Lubis (DHL), bahkan sampai menulis opini berjudul: "Gibran Pemberi Materi di Retret: Roy Suryo Tersenyum atau Geleng-Geleng Kepala?" yang menggambarkan keheranan publik atas fenomena ini.

Sayangnya, tidak ada rekaman langsung yang disiarkan dari acara tersebut.

Materi yang dibahas hanya bisa diketahui melalui resume media, yang menyoroti bahwa "tidak boleh ada program lain selain program dari Presiden".

Padahal, setiap kepala daerah punya visi, misi, dan program kerja masing-masing yang mereka janjikan saat kampanye.

Beberapa poin utama dalam pembekalan ini antara lain:

1. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Kepala daerah diminta untuk mendukung program nasional tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau partai politik.

2. Dukungan terhadap Program Prioritas

Fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, swasembada energi dan pangan, serta penciptaan lapangan kerja.

3. Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan

Kepala daerah diminta memastikan rantai pasok dan distribusi pangan berjalan lancar untuk mendukung program MBG.

4. Penurunan Angka Stunting

Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.

Namun, publik masih mengingat insiden salah sebut "Asam Sulfat (H2SO4)" yang seharusnya "Asam Folat", yang pernah diucapkan dalam sebuah diskusi ekonomi kreatif di Jakarta pada 2023.

5. Pengelolaan Anggaran Daerah

Menekankan pentingnya penggunaan e-katalog untuk UMKM dan percepatan sertifikasi halal.

6. Peningkatan Toleransi

Kepala daerah diajak untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, dengan Kota Singkawang dijadikan sebagai contoh keberagaman yang harmonis.

Sindiran Politik dalam Pantun?

Salah satu momen yang menarik adalah ketika Fufufafa membacakan sebuah pantun yang diduga menyindir partai politik tertentu:

"Anak merajuk matanya merah, bertemu Pak Raden diberi kedondong.

Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong."

Pemilihan kata "merah" dalam pantun ini dinilai mengarah pada warna khas partai tertentu.

Ini mengingatkan pada gaya penulisan akun Kaskus Fufufafa satu dekade silam, yang sering menggunakan sindiran terselubung dalam bentuk pantun.

Kesimpulan: Publik Berhak Tahu Isi Materi Secara Transparan

Melihat fenomena ini, wajar jika publik bertanya: apakah pembekalan ini benar-benar efektif atau hanya sekadar gimmick politik?

Sebaiknya, materi semacam ini disiarkan secara langsung dan transparan, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri tanpa harus bergantung pada resume media atau potongan video yang telah melalui proses editing.

Jangan sampai akhirnya justru muncul pantun baru dari masyarakat:

"Fufufafa bikin heboh di Kaskus, Samsul datang bawa Asam Sulfat.

Narkoboy hampir saja jadi kasus, Sekolah amburadul tidak manfaat."

Ambyar! ***