Buntut dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok komentari soal kasus korupsi
Pertamina, Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Prabowo Subianto menghemat
anggaran negara dengan cara menghapus jabatan dewan komisaris untuk BUMN dan
BUMD.
Hotman Paris menyebut triliunan uang negara habis hanya untuk membayar dewan
komisaris di BUMN dan BUMD.
"Saran Hotman Paris kepada bapak Prabowo, Presiden RI. Triliunan rupiah uang
negara habis untuk membayar dewan komisaris setiap BUMN dan BUMD," ujar
Hotman Paris pada unggahannya, Minggu (2/3/2025).
Sementara, ada ribuan perusahaan daerah dan pusat yang masing-masing
setidaknya memiliki tiga dewan komisaris dengan gaji yang cukup besar.
"Ribuan perusahaan daerah dan pusat, semuanya punya tiga komisaris. Tapi apa
kerjanya?" lanjut Hotman Paris.
Salah satunya, komisari PT Pertamina yang gajinya cukup tinggi tetapi Hotman
Paris bertanya-tanya soal pekerjaannya.
"Komisaris Pertamina itu tinggi banget gajinya, tapi apa kerjanya?" katanya.
Menurut pengacara kondang tersebut, posisi dewan komisaris BUMN dan BUMD
hanyalah tempat untuk seseorang balas budi terhadap teman atau para
pensiunan.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Instagram @basukibtp)
"Karena komisaris BUMN dan BUMD itu tempatnya balas budi untuk para
pensiunan atau teman," ujarnya.
Karena itu, Hotman Paris menyarankan Prabowo Subianto menghilangkan jabatan
komisaris tersebut demi menghemat anggaran negara triliunan rupiah.
Sebab, Hotman Paris menilai posisi dewan komisaris di BUMN dan BUMD ini tak
terlalu penting.
"Jadi, hapus jabatan komisaris di setiap BUMN dan BUMD karena memang tidak
diharuskan dalam undang-undang PT. Negara akan menghemat triliunan untuk
dipakai makan gratis. Gak ada guna itu semua dewan komisaris," tutur Hotman.
Hotman Paris menyebut Ahok sebagai salah satu contoh mantan komisaris PT
Pertamina yang tak jelas kinerjanya selama menjabat lima tahun, yakni
2019-2024.
Namun sekarang, Ahok justru ikut berkomentar mengenai kasus korupsi
Pertamina hingga bersedia memberikan data-data yang dimilikinya asalkan
sidang berlangsung terbuka.
Sementara, Hotman Paris beranggapan kasus korupsi tersebut terjadi sejak
2018 yang mana Ahok sudah menjabat sebagai komisaris PT Pertamina sejak
2019.
"Kurang apalagi si Ahok cuap-cuap, tapi apa yang dilakukannya ketika menjadi
dewan komisaris? Tidak ada, tapi sekarang cuap-cuap," jelasnya.
Sumber:
suara
Foto: Hotman Paris Hutapea/Net
Artikel Terkait
Mega Korupsi Pertamina di Eranya, Jokowi Akui Kecolongan?
Kasus Tom Lembong Dinilai Aneh Bin Ajaib, Refly Harun: Kita Tahu Tujuannya
Rakyat Banten Menjerit saat Presiden Prabowo Terima Aguan dan Anthony Salim di Istana
Trump Bakal Hapus Departemen Pendidikan AS, Kenapa?