Gagal Lindungi Pertamina dari Korupsi Rp 193,7 Triliun, CERI Minta Prabowo Copot Erick Thohir

Jika benar Presiden Prabowo Subianto serius memerangi korupsi hingga Antartika, bisa dibuktikan dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara Rp197,3 triliun. Pembuktiannya dengan mencopot Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

"Saya kira, Presiden Prabowo harus buktikan komitmen pemberantasan korupsi dengan mencopot Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Karena kinerja BUMN semakin babak belur di tangannya. Terbukti dengan kasus dugaan korupsi hingga Rp197,3 triliun di Pertamina Patra Niaga," ungkap Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI, Jakarta, Senin (3/3/2025). 

 

Dia mengatakan, dugaan korupsi impor minyak mentah yang digarap Kejaksaan Agung (Kejagung), saat ini, telah mentersangkakan 6 direksi subholding Pertamina (PT Pertamina Patra Niaga) dan 3 direktur perusahaan swasta. "Ke depan, bukan tidak mungkin ada beberapa Direksi Pertamina holding dan subholding yang menyusul menjadi tersangka," beber Yusri.

Dia pun menyoroti kinerja Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang boleh disebut gagal. Tugas dan fungsi Kementerian BUMN dalam membina dan mengawasi seluruh proses bisnis di perusahaan pelat merah, hingga evaluasi kinerja anggota direksi terkait key performace indikator (KPI), terkesan terabaikan.

Dia pun menilai adanya keanehan, Erick Thohir selama lebih dari empat bulan ini bungkam ketika Tim Pidsus Kejagung sejak awal Oktober 2024 mulai menggeledah kantor dan rumah-rumah Direksi Pertamina Patra Niaga (PPN), Pertamina International Shipping (PIS), Kilang Pertamina International (KPI) dan Pertamina Hulu Energi (PHE).

"Mendadak pada Sabtu (1/3/2025) mengatakan akan mengevaluasi dan mengganti direksi subholding yang sudah jadi tersangka. Sehari sebelumnya dia bertemu Jaksa Agung sekitar pukul 11.00 malam. Ini ada apa, aneh sekali," kata Yusri.

Sebelumnya, Erick membantah Kementerian BUMN kecolongan terkait dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang yang menyeret Pertamina subholding (Pertamina Patra Niaga) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp193,7 triliun periode 2018-2023.

“Ya enggak kalau kecolongan. Ya tentu pasti ada dinamika itu, ada ASDP kemarin (kasus korupsi), ya ada ini (korupsi Pertamina Patra Niaga), ya dulu ada Garuda,” ujar Erick di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025). 

Sumber: inilah

Foto: Menteri BUMN Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025). (Foto: ANTARA/Maria Cicilia Galuh).