Struktur kepemimpinan dalam program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink yang berada di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemenhut) menjadi sorotan setelah diduga didominasi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pengamat politik Muslim Arbi menilai bahwa kebijakan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, bertentangan dengan prinsip efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
FOLU Net Sink merupakan program strategis yang bertujuan untuk mencapai netralitas karbon pada 2030 dengan menyeimbangkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Program ini menjadi bagian penting dari komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris dan target pengurangan emisi yang lebih ambisius.
Namun, berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah posisi strategis dalam program ini justru diisi oleh kader-kader PSI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai objektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan kebijakan lingkungan yang berdampak luas bagi masa depan Indonesia.
“Seharusnya FOLU Net Sink dikelola oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, bukan sekadar memberikan posisi kepada kader partai tertentu,” ungkap Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (6/3).
Muslim Arbi menilai bahwa langkah Raja Juli Antoni dalam menempatkan kader PSI dalam program ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi yang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal pemangkasan anggaran atau optimalisasi sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan publik dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas mumpuni.
“Kebijakan ini justru mengarah pada politisasi program lingkungan yang seharusnya berbasis sains dan teknis. Jika pola ini dibiarkan, kita bisa kehilangan momentum untuk mencapai target emisi nol bersih,” tambahnya.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa Prabowo memiliki agenda besar dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan. Dengan adanya indikasi pengaruh politik dalam proyek-proyek strategis seperti FOLU Net Sink, dikhawatirkan akan menghambat pencapaian target lingkungan nasional.
Sumber: suaranasional
Foto: Muslim Arbi (IST)
Artikel Terkait
Geger, Chat Diduga dr Oky Sarankan Bos Skincare Tutup Mulut Nikita Mirzani Pakai Duit Beredar, Cicil Aja Kalau Gak?
Terungkap! Vila-Vila Milik Jenderal di Puncak Bikin Parah Banjir di Jakarta dan Sekitarnya, Siapa Pemiliknya?
WOW! Besaran Gaji Pejabat FOLU Net Sink 2030 Yang Ramai Diisi Kader PSI: Sentuh Rp50 Juta Sebulan
Kuasa Hukum Heran Hasto Kristiyanto Tak Lewat Pintu Depan saat Pelimpahan Perkara