Problem Perampasan Tanah Rakyat Banten: NKRI Terlalu Banyak Pengkhianat

Siang itu (Rabu, 5/3, Penulis agak tergopoh memasuki Gedung 18 Office Park, Jl TB Simatupang. Pasalnya, jadwal ketemu dengan Bang Abraham Samad agak telat, karena ada sedikit urusan.

Sehari sebelumnya, Penulis sudah membuat janji untuk datang, memenuhi undangan Podcast di studio Abraham Samad Speak Up. Temanya, masih seputar kezaliman proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim.

Begitu masuk ruangan kantor, Bang Abraham Samad sudah siap menunggu. Kami ngobrol dulu ngalor ngidul, sebelum akhirnya masuk studio untuk tapping video podcast.

Sejumlah pertanyaan kritis meluncur deras, terutama terkait kunjungan RDP dengan Komisi II DPR RI. Seperti biasa, kami juga tak pernah segan untuk menunjukan fakta kepada masyarakat, bahwa dalang dibalik pagar laut dan sertifikat laut di perairan laut Tangerang Utara adalah Aguan atau Sugiyanto Kusuma.

Sengaja kami menyebut nama AGUAN, agar tidak menjadi mitos seolah Aguan orang kuat yang tak dapat disentuh oleh hukum. Tak boleh, ada individu atau entitas bisnis yang lebih berkuasa dan memiliki otoritas melampaui Negara.

Dalam dialog podcast, penulis uraikan bagaimana modus operandi proyek PIK-2 merampas wilayah tanah di daratan maupun di laut. Dari pemanfaatan peraturan perundang-undangan, PP No 18 Tahun 2021 terutama Pasal 66 terkait hak reklamasi atau rekonstruksi atas tanah Musnah, penguasaan Nomor Induk Bidang (NIB) wilayah daratan menggunakan nama-nama seperti A. Gojali, Vreddy dan Hendry. Termasuk, bagaimana upaya kekuasaan baik melalui KKP, Kementerian ATR hingga Bareskrim Polri yang melindungi kepentingan AGUAN, dengan hanya melokalisir kasus pagar laut dan sertifikat laut di Kohod dan hanya menumbalkan Arsin dkk.

Diujung podcast, ada pertanyaan dari Bang Abraham Samad sebagai closing statement. Penulis sampaikan, bahwa ‘babeliut’ nya kasus pagar laut dan sertifikat laut di PIK-2 karena adanya pengkhianatan pejabat dan aparat. Perkara pagar laut dan sertifikat laut sebenarnya perkara terindera, mudah dan sederhana. Hanya, menjadi sangat kompleks karena melibatkan banyak pejabat dan aparat yang berkhianat.

AGUAN, telah melibatkan banyak pejabat dan aparat terlibat dalam kejahatan perampasan tanah rakyat Banten. Sehingga, begitu kasus diusut, pejabat dan aparat yang tugasnya semestinya mengusut, justru ikut menutupi kasus. Ikut menjadi penghalang kasus ini dibuka terang benderang.

Memang benar, posisi aparat dan pejabat, baik dari tingkat Desa, Notaris, KJSB, BPN, Pemda, DPRD, Polda hingga Mabes Polri yang terlibat dengan kasus ini, bukan sekedar sedang melindungi Aguan. Bahkan, sudah sibuk melindungi diri dan jabatan mereka sendiri, yang sebelumnya telah diseret oleh Aguan dalam pusaran kejahatan perampasan tanah rakyat Banten.

Jadi, entitas pejabat dan aparat pengkhianat inilah, yang menyulitkan pengungkapan kasus. Sehingga, harapan agar kasus ini bisa terungkap hanyalah pada kekuatan rakyat. Karena kekuasaan, telah mengambil sikap netral, tidak berpihak kepada rakyat, bahkan cenderung ikut mendiamkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Aguan.

Video lengkapnya ada di channel Abraham Samad Speak Up. Sore ini pukul 16.30 (6/3), akan tayang. [].