Fokus pada Penegakan Hukum Kasus Pagar Laut dan Sertifikat Laut PIK 2, Jauhkan TNI-Polri dari Kendali Oligarki

Dalam Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada Selasa lalu (4/3), Penulis mewakili Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat telah menyampaikan sejumlah nama dibalik kasus pagar laut dan sertifikat laut di Perairan Laut Tangerang Utara. Nama-nama yang penulis sampaikan adalah Ali Hanafiah Lijaya orangnya AGUAN, Mandor Memet dan Eng Cun alias Gojali.

Mereka semua punya peran sentral hingga terbit Sertifikat Hak diatas laut dan terpancangnya pagar laut sepanjang 30,16 KM, yang meliputi 12 Desa di 6 Kecamatan Se-Kabupaten Tangerang dan satu kecamatan (Tanara) di Kabupaten Serang. Mereka ini, pintu penghubung ke Agung Sedayu Group (ASG) yang menggarap proyek PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim.

Karena itu, meski belum ada keputusan resmi pemerintah untuk membatalkan proyek PIK-2, bahkan Presiden Prabowo Subianto malah mengundang Aguan dan Anthony Salim ke istana, saat ini kami mengajak segenap rakyat untuk berfokus pada dua hal:

Pertama, menuntut penegakan hukum sampai tuntas pada kasus pagar laut dan sertifikat laut. Parameternya adalah agar kasus ini diusut hingga ke Korporasi yang diuntungkan dengan adanya sertifikat dan pagar laut.

Dengan kata lain, kasus ini harus diusut sampai ke Agung Sedayu Group yang mengerjakan proyek PIK-2, milik Aguan dan Anthony Salim. Jangan sampai, hanya Arsin Kades Kohod dkk, yang ditumbalkan dalam kasus ini.

Kedua, selamatkan institusi Polri dan TNI dari kendali Oligarki. Karena kami meyakini, terbitnya sertifikat laut dan pagar laut tidak lepas dari adanya kooptasi kekuasaan Oligarki pada aparat kepolisian dan TNI.

Jika TNI Polri berkerja untuk Rakyat, steril dari kendali Oligarki, maka sudah pasti sejak pagar laut baru sepanjang 1 meter akan ketahuan dan langsung dibongkar. Tidak perlu menunggu sepanjang 30,16 KM, dan baru dibongkar setelah rakyat marah.

Ali Hanafiah Lijaya orangnya AGUAN, dikenal dekat dengan sejumlah pejabat Polisi dan TNI. Bahkan, berdasarkan informasi lapangan yang kami terima, seluruh giat kriminalisasi kepada rakyat Banten yang enggan melepas hak tanahnya dilakukan atas kendali Ali Hanafiah Lijaya orangnya AGUAN, dengan mengkooptasi institusi Polri dan TNI.

Penulis mendapat dokumen foto mesra antara Ali Hanafiah Lijaya dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ali Hanafiah Lijaya dengan Jenderal Purn TNI Dudung Abdurahman. Wajar saja publik menduga, kasus pagar laut dan sertifikat laut di lokalisir di Desa Kohod dan hanya menumbalkan Arsin dkk, Ali Hanafiah Lijaya dan ASG tak disentuh, karena kedekatan Oligarki PIK-2 dengan pejabat Polri dan TNI.

Karena itu, selain menuntut penegakan hukum pada kasus pagar laut dan sertifikat laut, segenap rakyat harus menuntut TNI Polri harus menjaga jarak dan steril dari pengaruh Oligarki. Tak boleh, ada plat mobil TNI yang dimanfaatkan oleh AGUAN seperti yang ditulis oleh Tempo. Tak boleh, ada kedekatan dan foto mesra pejabat TNI Polri dengan jaringan Oligarki.

Presiden Prabowo Subianto, harus membuat instruksi tegas mengenai hal ini. Tak boleh, institusi Negara yang dibiayai dari pajak rakyat, dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan Oligarki.

Institusi TNI Polri adalah milik rakyat, perangkat Negara yang bertugas untuk melayani dan melindungi rakyat. Jangan ada penyalahgunaan wewenang, yang menjadikan instusi TNI Polri menjadi alat Oligarki untuk menjajah rakyat di Republik ini. [].