Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja

Presiden ke-7 RI Jokowi kembali disangkut-pautkan oleh PDIP dan kasus Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut sempat ada utusan Jokowi yang menemui partai meminta agar Hasto Kristiyanto dipecat atau mundur sebagai Sekjen PDIP.

Bahkan Deddy juga menyebut utusan tersebut meminta kepada partai berlambang banteng moncong putih itu untuk tidak memecat Jokowi sebagai kader.

Menanggapi pernyataan politisi PDIP itu, Jokowi menegaskan tidak ada. "Nggak ada," ucapnya sembari tersenyum saat ditemui, Jumat (14/3/2025).

Jokowi minta agar yang menyampaikan itu bisa menyebutkan nama yang yang disebut-sebut sebagai utusannya.

"Ya harusnya disebutkan siapa gitu loh, biar jelas. Nggak ada, ya apa anunya apa?. Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa coba, logikanya," ungkap dia.

Jokowi mengaku selama ini memikih diam dan tidak banyak komentar soal urusan di luar, termasuk partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut..

"Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam, dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan sudah mengalah terus meski sering disebut atau dikait-kaitkan dengan yang lain.

"Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya, ya," tandas dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan adanya permintaan dari pihak yang tidak diketahui asalnya agar Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

Selain itu, permintaan yang juga disampaikan oleh orang tidak dikenal itu ialah agar PDIP tidak memecat Presiden Ketujuh Joko Widodo sebagai kader partai.

Dia mengungkapkan bahwa ada seorang utusan yang mendatangi pihaknya pada 14 Desember 2024 lalu dan menyampaikan permintaan tersebut.

Bahkan, Deddy menyebut, adanya ancaman bagi sembilan kader PDIP yang akan dijadikan target oleh aparat penegak hukum.

“Memberitahu bahwa sekjen harus mundur lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” kata Deddy di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Dengan begitu, dia meyakini bahwa menetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK merupakan bagian dari upaya kriminalisasi.

“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” tegas Deddy.

Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui akan menggelar sidang perdana Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap PAW anggota DPR RI 2019-2024 yang juga berkaitan dengan buronan Harun Masiku.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang perdana Hasto mulai digelar pada akhir pekan ini.

"Jumat, 14 Maret 2025. Jam 09.20 WIB sampai dengan selesai," demikian keterangan dalam laman SIPP PN Jakarta Pusat.

KPK telah menyiapkan 12 JPU untuk menghadapi sidang Hasto, yaitu Surya Dharma Tanjung, Rio Frandy, Wawan Yunarwanto, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratama, Arif Rahman Irsady, Sandy Septi Murhanta Hidayat, Muhammad Albar Hanafi, Dwi Novantoro, Mohammad Fauji Rahmat, Rio Vernika Putra dan Greafik Loserte.

Diketahui, KPK sudah menahan Hasto usai diperiksa selama sekitar lebih dari delapan jam pada Kamis (20/2/2025) lalu.

“Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Sumber: suara

Foto: Presiden ke-7 RI, Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya Kampung Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat (14/3/2025). [Suara.com/Ronald Seger Prabowo]