MURIANETWORK.COM - Pengurus KontraS melaporkan bahwa kantor mereka di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, disambangi tiga orang tidak dikenal pada Ahad dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB. Dari tangkapan layar kamera pengawas yang terpasang di depan pagar, tampak dua pria mengenakan pakaian hitam dan seorang lainnya memakai kaos berwarna krem.
Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus sedang berada di kantornya saat kedatangan tiga orang asing itu. Andrie mengatakan ketiga pria itu menekan bel berkali-kali tanpa tujuan yang jelas.
Andrie saat itu sedang berada di balkon kantornya yang menghadap ke arah pagar. Dari lantai dua itu, dia lantas menanyakan dari mana asal ketiga orang tersebut. “Kami sempat menanyakan dari mana? Salah seorang berbaju hitam kemudian menjawab “dari media” sambil terus membunyikan lonceng di pagar kami,” ujar Andrie saat dihubungi, Ahad, 16 Maret 2025. Ketiga pria asing itu menekan lonceng selama lebih kurang lima menit.
Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, Andrie juga mendapatkan tiga panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Panggilan telepon itu terjadi dalam rentang pukul 00.00 hingga 00.15 WIB.
“Sesuai protokol keamanan yang telah kami tetapkan, setiap nomor asing yang menelepon secara tiba-tiba tidak kami angkat,” kata Andrie.
Andrie meyakini kedatangan tiga orang asing itu adalah bentuk teror terhadap KontraS. Pasalnya, beberapa jam sebelumnya KontraS dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat pembahasan RUU TNI yang berlangsung secara tertutup di hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
“Kami menduga ini adalah aski teror pasca kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritisi proses legislasi Revisi UU TNI,” kata Andrie.
Andrie Yunus adalah salah satu aktivis yang menginterupsi rapat pembahasan RUU TNI yang digelar Komisi I dan pemerintah di hotel Fairmont. Dalam aksi itu, Andrie dan sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan merangsek masuk ke ruang rapat dan menyatakan penolakan terhadap revisi UU TNI.
Mereka juga mengkritik proses pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah. "Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya yang jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer," kata Andrie.
Tak ada pengawalan ketika mereka memasuki ruangan. Mereka hanya membawa secarik kertas poster yang berisi penolakan terhadap RUU TNI itu.
Aksi protes di ruang rapat itu hanya berlangsung sebentar hingga pada akhirnya sejumlah petugas keamanan hotel langsung menghadang mereka. Andrie yang saat itu berada di dalam ruang rapat langsung didorong ke luar hingga terjungkal.
Sejak kemarin, Panitia Kerja Komisi I DPR menggelar rapat kerja pembahasan revisi UU TNI dengan pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Sejumlah legislator dari Komisi I DPR tampak hadir dalam rapat tersebut.
Berdasarkan pantauan Tempo, anggota dewan yang hadir di antaranya Ahmad Heryawan, Tubagus Hasanuddin, hingga Rizki Aulia Natakusumah. Sementara perwakilan pemerintah yang terlihat hadir dalam rapat hari kedua ini Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan.
Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin tak ingin berbicara banyak mengenai alasan rapat panja pembahasan RUU TNI digelar di luar kompleks Parlemen, Senayan. Dia menyerahkan urusan itu kepada pimpinan Komisi I DPR untuk menjelaskan.
Dia mengatakan, bahwa ranahnya hanya perihal teknis perundang-undangan yang sedang dibahas. "Mengapa urgensinya, lalu di mana tempatnya, tanya kepada pimpinan," kata TB Hasanuddin ditemui di sela-sela rapat panja RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Adapun Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan kebiasaan rapat di hotel itu telah dilakukan sejak dahulu. "Dari dulu. Coba kamu cek," ujar Utut.
Sumber: tempo
Artikel Terkait
Penjara Sosial Jokowi: Hukuman Yang Menyiksa Dirinya
Sengkarut Makan Bergizi di Pusaran Monopoli dan Dugaan Korupsi
Tadarus Pemikiran Islam: Menghidupkan Pemikiran Islam Transformatif
Plat ZZ dan Drama Pengawalan, Ketika Dishub Bermain di Lahan Polisi