Sekjen Partai Golkar Sarmuji memastikan Golkar siap memberikan bantuan hukum kepada Ridwan Kamil. Bantuan hukum akan diberikan jika RK, demikian ketua bidang kebijakan politik dan pemerintahan dalam negeri DPP Gokar itu disapa, meminta.
"Kan Pak Ridwan kamil belum berstatus apa apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi kalau diperlukan suatu saat dan Pak Ridwan Kamil meminta, insya Allah kita ikut membantu sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kita juga siap untuk membantu," kata Sarmuji di Gedung DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Minggu malam, 16 Maret 2025.
Sarmuji menegaskan Golkar menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau bank bjb. Dimana terkait kasus ini, penyidik lembaga anti rasuah antara lain telah menggeledah rumah RK di Bandung. KPK menyebut ada sejumlah dokumen hingga barang yang disita dari penggeledahan di rumah mantan gubernur Jawa Barat itu.
"Ya kita hormati proses hukum, saya yakin Pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya," tutupnya.
Terkait korupsi bjb, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama (Dirut) bank bjb, Widi Hartono selaku Pimpinan Divisi Corsec bank bjb, Ikin Asikin Dulmanan selaku pemilik agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Suhendrik selaku pemilik agensi BSC dan Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Sophan Jaya Kusuma selaku pemilik agensi Cipta Karya Mandiri Bersama dan Cipta Karya Sukses Bersama.
KPK menduga sejumlah iklan bjb fiktif sehingga merugikan negara Rp 222 miliar.
Sumber: rmol
Foto: Ridwan Kamil (Foto: Antara)
Artikel Terkait
Saatnya Bambang Tri Berhak Menerima Tanda Jasa Atas Pembongkaran Ijazah Palsu, dan Jokowi Layak Divonis Mati!
Sri Mulyani dan Airlangga Mundur Setelah Lebaran, Ekonom Optimistis Pasar Merespons Positif!
Menelusuri Keaslian Ijazah Jokowi: Pendekatan Keilmuan Dalam Mengungkap Pemalsuan
Program MBG Tuai Banyak Kritik, Kepala BGN Harus Tanggung Jawab!