Ketegangan antara PDIP dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) semakin meruncing. Setelah dituding mengirim utusan agar tidak dipecat PDIP, Jokowi berang hingga menyinggung soal batas kesabaran.
Bacaan analis komunikasi politik Hendri Satrio, ada sisi emosional yang mulai terlihat nyata dari sosok Jokowi. Diksi Jokowi yang menyinggung soal batas kesabaran seakan menjadi luapan emosi yang selama ini terpendam.
"Pak Jokowi menyampaikan, 'saya sudah habis kesabaran' dan menurut saya sih wajar juga kalau dia merasa tertekan," kata Hensat, sapaan akrabnya, seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube, Minggu 16 Maret 2025.
Hensat menekankan, pentingnya menjaga posisi Jokowi sebagai presiden ke-7 yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Ia mengimbau agar masyarakat tetap menghormati mantan kepala negara demi menjaga marwah demokrasi.
"Jangan sampai hukum tercampur dengan politik. Yang kedua, jangan sampai hukum mengikuti selera politik," kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu.
"Sebab bila hukum mengikuti selera politik, maka aparat hukumnya berpolitik. Kalau para tokohnya berpolitik, enggak ada salah juga karena demi kedudukannya, demi kekuasaannya," pungkas Hensat.
Tudingan bahwa ada utusan khusus yang dikirim ke PDIP untuk tidak memecat Jokowi sebagai kader banteng sebelumnya dilontarkan politisi PDIP, Deddy Sitorus.
Anggota DPR ini mengungkap, ada permintaan khusus yang pernah dilayangkan kepada PDIP, sehingga memperkuat kasus Hasto sebagai politisasi hukum.
"Sekitar tanggal 14 Desember, ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen (Hasto) harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang ditarget kepolisian dan KPK," jelas Deddy, Rabu 12 Maret 2025.
Sumber: rmol
Foto: Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Net
Artikel Terkait
Saatnya Bambang Tri Berhak Menerima Tanda Jasa Atas Pembongkaran Ijazah Palsu, dan Jokowi Layak Divonis Mati!
Sri Mulyani dan Airlangga Mundur Setelah Lebaran, Ekonom Optimistis Pasar Merespons Positif!
Menelusuri Keaslian Ijazah Jokowi: Pendekatan Keilmuan Dalam Mengungkap Pemalsuan
Program MBG Tuai Banyak Kritik, Kepala BGN Harus Tanggung Jawab!