Haruskah Polemik Ijazah Jokowi Berakhir Dengan Pengadilan Rakyat?

Haruskah Polemik Ijazah Jokowi Berakhir Dengan 'Pengadilan Rakyat'?

Oleh: Heru Subagia

(Alumni UGM)

Kiranya Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ini tetap saja tidak memberikan respons positif ajakan proses perdamaian abadi polemik ijazah yang dimilikinya.

Sementara, Jokowi masih berkeyakinan dan tidak ada rasa was-was sedikitpun terkait ijazah yang diperolehnya di Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus 1985 yang kini jadi polemik.

Jokowi dengan mimik bicara dengan nada perlente terkesan menantang publik untuk terus membuat kemarahan dan kegaduhan yang kian liar dan panas. 

Dalam sanggahannya, Jokowi berkeyakinan bahwa sudah banyak bukti yang memvalidasi keabsahan ijazahnya.

Fakta Pendukung

Baik dari bukti empiris yakni kesaksian sekian banyak temannya atau terakhir adanya klarifikasi dari pihak Fakultas Kehutanan.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan mantan dosen ini. 

Dia merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Rismon Hasiholan Sianipar menyatakan keraguan soal keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo sebagai lulusan UGM. 

Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font time new roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.

Polemik Terus Bergulir

Namun demikian, apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang mengaku teman-teman Jokowi seangkatannya dan juga Klarifikasi dari UGM tidak serta merta membuat polemik ijazah Jokowi kian menuju titik penyelesaian dan perdamaian tercapai.

Sebaliknya, sejumlah alumni seperti Rismon, Dr Tifa dan tokoh masyarakat lain menyatakan akan melanjutkan proses banding atas klarifikasi dari pihak UGM dan juga banding terhadap kesaksiannya dari pihak yang mengaku sebagai teman-teman Jokowi.

Terakhir, pihak Jokowi mengeluarkan statemennya untuk merespons dan juga menjawab tuduhan soal ijazah miliknya yang dituntut masyarakat dan juga Alumni UGM sendiri.

Pernyataan Jokowi yang dinilai lebih pada pembelaan dan provokasi dari sekedar sinyal kesediaannya untuk respons positif menuju Perdamaian Abadi.

Kalimat pembelaannya tersebut:

1. Mantan presiden Joko Widodo menyatakan tuduhan ijazah palsu adalah fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Jokowi memberikan pernyataan tersebut di kediamannya di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Kamis (27/3/2025) siang.

2. Jokowi justru memberikan kesempatan kembali untuk pihak yang terus membuktikan ijazah yang dimiliki dengan mempersiapkan bagi mereka apabila tidak bosan untuk terus mengungkapkan fakta atau bukti jika ijazah Jokowi palsu.

3. Terakhir, jika Jokowi tetap menolak untuk membuat keputusan pribadi untuk datang ke UGM atau menunjukkan sukarela ijazah aslinya ke UGM atau langsung ekspos ke publik. Jokowi menegaskan kembali bahwa dirinya menolak jika disuruh membuktikan ijazah tersebut.

Tolak Perdamaian Abadi

Dengan adanya pernyataan sikap tegas dan jelas tersebut dapat disimpulkan bahwa Jokowi menolak Proposal Perdamaian Abadi yang pernah kita usulkan secara terbuka baik ditujukan ke pihak UGM, Alumni dan juga Jokowi sendiri.

Jokowi tidak merespons sedikit pun apa yang menjadi niat baik dan juga kebutuhan bersama agar polemik ijazahnya untuk segera dituntaskan dan dibersihkan atau juga dibuktikan keasliannya.

Karenanya, diputuskan bahwa polemik ijazah Jokowi dianggap belum final, belum berakhir dan akan terus mengalami polemik dan juga permasalahan serta dampak yang ditimbulkan akan terus terjadi dan berkelanjutan.

Ultimatum Akhir

Dibutuhkan tindakan keras atau prudential yang tegas dan tepat sehingga dapat mengakhiri baik secara damai atau paksa sehingga polemik ijazah palsu akan menemukan titik akhir penyelesaian.

Tindakan tegas tersebut ;

1. Dapat dilakukan oleh masyarakat UGM beserta Alumni untuk memaksakan Jokowi hadir ke UGM. Semakin lagi, perlunya Jokowi datang membawa ijazah aslinya dan ditunjukkan ke pihak terkait.

2. Dengan segala tindakan upaya entitas Keluarga UGM hingga tidak digubris atau tidak berhasil meyakinkan atau memaksakan Jokowi menunjukkan ijazahnya karenanya berakhir dengan dilakukannya pengadilan rakyat. Apa yang menjadi horor dan ketakutan manakala ribuan masyarakat menyeruduk UGM bakal menjadi fakta.

Pengadilan Rakyat

Apabila opsi kedua terjadi, yakni masyarakat yang berinisiatif mengambil tindakan sendiri mencari solusi polemik ijazah Jokowi. 

Beredar kabar bahwa banyak elemen-elemen masyarakat akan turun jalan dan akan mengeruduk UGM pada tanggal 15 April 2025 nanti.

Jika kejadian Pengadilan Rakyat terjadi, penuntut dan pengadilan masyarakat tersebut bakal menjadi tragedi sangat memalukan bagi alumni dan juga UGM karena masyarakat sudah tidak percaya pada institusi pendidikan, universitas dengan reputasi internasional akan luluh lantah akibat ketidaknyamanannya dan juga ke(tidak)peduliannya menyelesaikan keabsahan ijazah para alumninya. 

👇👇

Fakta
1 Pd lembar pengesahan tertulis SOEMITRO
Seharusnya SUMITRO
Salah ketik?
Lembar pengesahan salah ketik?

2 tertulis jg Prof Dr Ir Achmad Soemitro
Pdhl AS br dikukuhkan sbg PROFESOR pd 22 Maret 1986 atau 1 thn stlh JKW lulus

Sumber @SianiparRismon langsung dr repository UGM pic.twitter.com/vuwHkjkrtH

— gatot swandito (@midhangste) March 27, 2025

Dari sini saja sebenarnya sudah ketahuan kalau skripsinya ga benar² skripsi https://t.co/AwIm3XUj6y

— 𝚋𝚕𝚊𝚗𝚔 (@blank0429) March 26, 2025

Ini tambahan saja

Skripsi itu karya ilmiah kan ya?
Masa sampai salah ketik nama?
Disuruh Revisi ini mah biasanya 🤭

Gambar atas versi Ori,
yg bawah versi Mukidi pic.twitter.com/ruoCM7JO0Q

— 𝚋𝚕𝚊𝚗𝚔 (@blank0429) March 26, 2025

𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗜𝘀𝘂 𝗨𝘁𝗮𝗺𝗮❕

NORMALNYA Ijazah diberi penomeran yg sesuai Fakultas/Jurusan/& keterangan lain

Lucunya itu ga berlaku buat Ijazah Yang Mulia Mukidi. ALASANNYA BELUM ADA BIDANGNYA & ditentukan berdasarkan minat saat Skirpsi 😂

1/3

Klaim 👇 pic.twitter.com/T0XaqHO1mT

— 𝚋𝚕𝚊𝚗𝚔 (@blank0429) March 21, 2025

***