Duit Fantastis Efisiensi Anggaran Pemprov Jabar Mengalir ke Rumah Dedi Mulyadi?

Konon duit Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipangkas telah mengalir ke Lembur Pakuan atau kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Uang bernilai fantastis itu kabarnya dipakai menata kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya.

Informasi itu diembuskan Anggota DPRD Jabar Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah melalui unggahan akun Instagram-nya @maulanay_proff. Katanya, alokasi anggaran sebesar Rp42,9 miliar untuk program bertajuk "penciptaan lapangan kerja lainnya".

Dari jumlah itu, Rp27,3 miliar dialokasikan ke Daerah Istimewa Lembur Pakuan atau kediaman pribadi Gubernur Dedi Mulyadi di Subang. Anggaran itu digunakan untuk penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya. Ini dianggap timpang sebab banyak situs sejarah dan budaya lain di Jawa Barat masih minim sentuhan APBD.

"Kenapa hanya satu kawasan yang mendapatkan porsi sebesar itu? Di mana prinsip keadilan anggaran?" tulis Maulana.

Temuan lain dari Maulana ada anggaran sebesar Rp13,2 miliar yang muncul dalam pos bernama Safari Pembangunan yang diduga hanya ganti nama dari kegiatan perjalanan dinas atau kunjungan seremonial pejabat.

Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman yang mendengat info itu langsung menampik. "Itu keliru dan tidak benar. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan. Antara lain penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya. Lokasinya tersebar di wilayah Jawa Barat," kata Herman di Bandung, Sabtu silam.

Herman lebih lanjut menjelaskan terkait dengan penerbitan buku budaya, di dalamnya adalah riset komprehensif budaya Jawa Barat yang dilakukan secara ilmiah yang akan melibatkan profesional dari berbagai bidang terkait.

Selain itu, Herman juga menampik soal kegiatan safari pembangunan yang diduga hanya ganti nama dari kegiatan perjalanan dinas atau kunjungan seremonial dari para pejabat Pemprov Jawa Barat.

"Ini kegiatan terobosan untuk memberikan layanan gratis jemput bola kepada masyarakat dan malam harinya sosialisasi program pembangunan melalui hiburan seni pertunjukan. Ada tuntutanannya dan ada juga tontonannya. Lazimnya seni Sunda, menghibur dan bermakna," ucap Herman

Ia menjelaskan saat ini kegiatan yang dikemas dengan tagline Nganjang Ka Warga, telah dilaksanakan dua putaran, yakni di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

"Antusiasme warga sangat tinggi. Semua menyambut dengan riang gembira. Kegiatan Nganjang Ka Warga ini akan dilaksanakan setiap minggu dan berkeliling ke berbagai pelosok di 27 kabupaten/kota se Jawa Barat," ujarnya.

Herman menegaskan pergeseran APBD 2025 dilakukan secara akuntabel dan efisien, sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Totalnya, katanya, nilai efisiensi sangat signifikan mencapai Rp5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat yang hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi kepala daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional.

"Yakni meliputi pembangunan Infrastruktur Rp3,6 triliun (jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi), pendidikan Rp1,3 triliun, kesehatan sebesar Rp122,9 miliar, penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp35,5 miliar," ujarnya.

Disampaikan pula, pada pergeseran APBD 2025 tersebut telah dilakukan efisiensi perjalanan dinas sampai dengan Rp390 miliar atau berkurang lebih dari 51 persen dari total perjalanan dinas.

"Pemda Provinsi Jawa Barat terdepan dan tercepat dalam melaksanakan Instruksi Bapak Presiden terkait efisiensi ini. Pak Gubernur meminta kami memastikan pelaksanaannya juga yang terbaik, untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa," kata Herman.

Pergeseran APBD 2025 Jawa Barat disusun secara transparan, serta mengikuti prosedur dan mekanisme, termasuk konsultasi ke Kemendagri sebanyak dua kali, yakni tanggal 7 dan 14 Maret 2025, dan hasilnya telah didokumentasikan dalam risalah rapat.

Setelah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2025, hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD sesuai ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.

"Kami sangat transparan, bahkan proses pembahasannya diunggah oleh Pak Gubernur di kanal media sosial beliau. Warga masyarakat pun bisa mengakses struktur pergeseran APBD 2025 dimaksud kapan saja dan dimana saja, di laman web JDIH Pemda Provinsi Jawa Barat," tutur Herman.

Sumber: era

Foto: Dedi Mulyadi. (Dok. Pemprov Jabar)