HALLO.DEPOK.ID - Hilirisasi Digital: Gibran Rakabuming Raka dan Transformasi Masa Depan.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memiliki visi ambisius terkait hilirisasi digital untuk Indonesia.
Pada debat cawapres di Jakarta, ia menegaskan pentingnya menumbuhkan talenta masa depan dengan future skill.
Fokusnya adalah pada bidang teknologi, termasuk keahlian di AI, blockchain, robotic, perbankan syariah, dan kripto.
Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa sebenarnya hilirisasi digital, bagaimana Gibran merencanakannya, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor UMKM.
Baca Juga: Debat Cawapres Cak Imin Vs Mahfud Vs Gibran! Siapakah yang Akan Terpojok?
1. Hilirisasi Digital: Konsep dan Implementasi
Hilirisasi digital, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang siap pakai, terkait erat dengan penggunaan teknologi digital.
Dalam konteks Gibran, hilirisasi digital bukan hanya sekadar implementasi teknologi di sektor-sektor tertentu tetapi juga mencakup pemberdayaan anak muda dengan keahlian yang relevan.
Dukungan terhadap teknologi seperti AI, blockchain, dan robotic menjadi kunci dalam mewujudkan visi ini.
2. Strategi Gibran untuk Hilirisasi Digital
Gibran berkomitmen untuk memberikan ruang dan fasilitas bagi anak muda berbakat di bidang teknologi.
Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan mendukung UMKM menjadi bagian integral dari strategi ini.
Baca Juga: Media Asing Berikan Penilaian Pada Debat Capres RI, Siapakah yang Lebih Unggul?
Mengapa? Karena UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Gibran memahami bahwa memasukkan elemen digital dalam sektor-sektor ini dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi.
3. Langkah Pemerintah dalam Hilirisasi Digital
Pada Juni 2021, Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk mempercepat digitalisasi UMKM.
Upaya ini dilakukan untuk mengintegrasikan pelaku UMKM ke dalam ekosistem digital.
Proyek Manajemen Officer (PMO) dibentuk untuk mengkoordinasikan proses digitalisasi lintas sektoral.
Pemerintah menargetkan 30 juta pelaku UMKM terlibat dalam ekosistem digital pada 2024. Langkah ini mencakup pendampingan sumber daya manusia dan kurasi produk agar dapat beradaptasi dengan tren e-commerce.
Baca Juga: Orang Debat Malah Joget, RIdwan Kamil Buka Suara Terkait Perilaku Prabowo
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: depok.hallo.id
Komentar