RadarSitubondo.id - DPRD Situbondo meminta Pemkab untuk bersinergi dalam mengawasi tahapan pemilihan umum (pemilu).
Upaya tersebut dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan di masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Hadi Prianto mengatakan, pesta demokrasi menjadi tanggung jawab bersama.
Oleh sebab itulah, pemerintah serta dan penyelenggara serta pengawas pemilu harus bersinergi agar pemilu sukses.
"Pemilu tidak hanya menjadi atensi KPU dan Bawaslu. Namun Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) turut menyoroti pelaksanaan pemilu tahun ini," ujarnya, Jumat (19/1) kepada RadarSitubondo.id.
Hadi mengaku, pengawasan pemilu yang dilakukan Kemendagri cukup serius.
Bahkan, pemerintah telah menerbitkan aplikasi khusus. Itu digunakan untuk memantau perkembangan tahapan pemilu di daerah.
"Adanya aplikasi yang dibuat Kemendagri untuk mengetahui perkembangan tahapan pemilu. Yang mengendalikan aplikasi tersebut di daerah adalah Bakesbangpol," jelasnya.
Dijelaskan bahwa Bakesbangpol dituntut untuk rutin menyampaikan kondisi politik di daerah. Itu wajib dilakukan setiap hari.
"Alasan untuk rutin memberikan laporan pemilu, untuk meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat," cetusnya.
Selain itu Hadi mencontohkan, proses sortir dan pelipatan surat suara tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU.
Namun Pemkab juga dituntut memberikan pengawasan. Terutama mengenai adanya surat suara yang rusak.
"Pentingnya pemkab ikut mengawasi surat suara yang rusak itu, untuk memastikan agar logistik tersebut bisa segera diganti. Itu salah contoh pentingnya sinergisitas ini dilakukan," jelasnya. (wan/pri)
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: radarsitubondo.jawapos.com
Artikel Terkait
Bareskrim Polri Tetapkan Eks Pegawai BPOM sebagai Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi
Dewan Pakar Tak Kaget Airlangga Mundur dari Ketum Golkar: Harusnya dari Dulu!
Kader Golkar Masih Terkejut Airlangga Mundur, Meutya Hafid: Tak Ada Voting dalam Penentuan Plt Ketum
Ridwan Hisjam: Kalau Takut Dipenjara Jangan Jadi Ketua Umum Golkar