Aktivis TPUA, Korlabi dan AAB Bakal Himbau Simpatisan Jangan Pilih Anies di Pilkada Jakarta 2024

Tuesday, 18 June 2024
Aktivis TPUA, Korlabi dan AAB Bakal Himbau Simpatisan Jangan Pilih Anies di Pilkada Jakarta 2024
Aktivis TPUA, Korlabi dan AAB Bakal Himbau Simpatisan Jangan Pilih Anies di Pilkada Jakarta 2024


AKTIVIS TPUA, KORLABI DAN AAB BAKAL HIMBAU SIMPATISAN SERTA PARA SAHABAT DAN KELUARGANYA JANGAN PILIH ANIES DI PILKADA JAKARTA 2024


Oleh: Damai Hari Lubis


Andai benar Anies serius ingin menjadi Gubernur atau atau kepala daerah Daerah Khusus Jakarta / DKJ dengan nyata mendaftar dengan tanda telah menyerahkan persyaratan di KPU.D. Jakarta.


Maka, selaku pengurus dan anggota TPUA Prof Eggi Sudjana dan Sekjen Azam Khan, dan Ketua Aliansi Anak Bangsa / AAB Damai Hari Lubis dan Arvid Dwi Saktyo, selaku Sekjen serta Ustad Habib Noval Bamu'min selaku Sekjen KORLABI/ Koordinator Pelaporan Bela Islam, akan menghimbau khususnya KEPADA ANGGOTA DAN SIMPATISAN SERTA PARA SAHABAT DAN KELOMPOK-KELOMPOK ORMAS, SERTA ELEMEN-ELEMEN PERGERAKAN YANG ADA DI JAKARTA DAN PARA KERABAT/ SANAK FAMILI PARA AKTIVIS TPUA, DAN KORLABI SERTA AAB, AGAR SEBISA-BISANYA BERHARAP TIDAK PILIH ANIES DI PILKADA DKJ 2024 PALING TIDAK BERPIKIR AGAK LAMA ATAU RENUNGKAN 100 KALI


Ada pun alasan kami, para pengurus dan para anggota (sebagai bagian daripada ketiga kelompok aktivis TPUA, KORLABI DAN AAB), karena Anies sesuai data empirik, pada putaran pilpres 2024 dan pada saat persidangan MK dan pasca putusan MK.


Hal nyata bahwa Anies  "bukan tipikal fighter", melainkan tipikal pasrah sekedar menerima dukungan.


Nampak kriteria Anies, berindikasi kuat, nihil  jiwa pro aktif dalam bersuara keras, padahal dalam menghadapi rezim kontemporer bukan sekedar proaktif bahkan progesif. Sehingga tidak melulu berserah diri kepada upaya litigasi, namun butuh leadership yang progresif dalam kerangka non litigasi. Karena kedua upaya litigasi dan non litigasi merupakan upaya NORMATIF, oleh sebab hukum keduanya memiliki asas legalitas sesuai sistim hukum, untuk usaha penolakan. Dan ternyata Beliau kesulitan untuk berlaku progresif untuk menggunakan hak nya melakukan peran serta masyarakat sebagai individu yang memiliki hak berdasarkan UU.HAM untuk merdeka dalam menyampaikan pendapatnya baik terbuka dimuka umum maupun tertutup.


Justru nyatanya Anies diam dan prematur sodorkan tangan nya, ucapkan pengakuan kepada subtansial hasil pemilu curang yang dikatakan dalam posita gugatannya ke MK dengan Termohon KPU yang melakukan kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh Termohon KPU. selaku wasit atau penyelenggara pemilu Pilpres 2024 beserta pihak-pihak lain, selain utamanya dilakukan oleh KPU. RI salah satunya melalui metode rekapitulasi SIREKAP Pemilu yang menggunakan server asing.


Namun tetap harus diakui kelebihan Anies yakni pintar dan cerdas serta inovativ serta berkarakter jujur, khususnya kelihatan dari buah karya nyatanya membangun Kota Jakarta dan banyak reward ia dapatkan dari BPK dan lembaga negara dan lembaga independen atau lembaga non negara sesuai data empirik yang tidak dapat didustakan oleh publik Jakarta dan bangsa ini umumnya.


Namun sayangnya dibalik kejujurannya, Anies tidak punya nyali, tidak pro aktif dan nihil progresif dalam realitas, untuk melakukan pembelaan sebagai individu yang (notoire feiten) warganya, yang publik prediktif bedasarkan fakta bukti banyak temuan, telah menjadi korban tragedi unlawful killing di Tol KM.50 dan walau tokoh ulama nomor satu pendukung berat serta terdepan, sampai-sampai hijrah, diantara dampak sehingga dirinya menjadi Gubernur Jakarta 2017 serta sang tokoh, imam besar ulama daei sebagian besar ummat di negeri ini mendapatkan ketidakadilan hukum, nyatanya Anies sembunyi tak mau membuat statemen kecaman atau nada protes kepada rezim, bahkan dirinya pun tak memiliki itikad baik, untuk menyambangi Sang Tokoh Ulama Besar kala menjadi pesakitan. 


Namun ketika butuh dukungan kembali Anies melipir, tanpa malu hadir datang bak nir adab.


Sehingga karakter Anies yang "penakut dan mau cari selamat sendiri" ketimbang balas budi atau rasa empati kepada sosok ulama besar yang berjasa besar kepada dirinya, tokoh yang mesti dihormati dan dimuliakan namun dibelit masalah penegakan hukum yang jauh dari keadilan.


Maka, mengapa sosok yang etosnya memiliki track record perilaku mirip sejenis orang yang tak pandai balas budi, walau memiliki karakter sesuai yang ada, namun egoistis, hanya nampak bersikap baik, ketika Ia perlu untuk mendapat dukungan.


Maka kami rasa, perlu mencegah untuk Anies mendapatkan dukungan dari kelompok dan simpatisan kami ? Karena apa yang mau diharapkan dari Anies yang hanya sekedar seorag pekerja yang baik, namun bukan sebagai pemimpin yang berani berkata dan berbuat aktif (pro aktif) melawan bentuk kedzoliman sebuah rezim ? Bukan kah karakternya akan tetap sama andaipun dia mendapatkan kursi gubernur DKJ di 2024 lalu menjadi peserta kembali sebagai bakal capres 2029 yang kelak bakal sama (sudah etos), dirinya akan buru-buru senyum substantif langsung menyampaikan salam, mirip ilustrasi yang tidak apriori, namun berdasarkan data empirik pasca pilpres 2024. Anies buru-buru mengakui hasil perilaku curang atau kejahatan konstitusi sesuai posita gugatannya ?.


Sebaliknya kami akan pantau mana karakter tuk gubernur DKJ yang bakal disuport untuk dapat menjadi calon pemimpin nasional di masa depan (2029), tentunya selain memiliki kepribadian jujur, cerdas inovatif juga proaktif serta progresif serta berakhlak mulia. 


Sehingga resminya tehadap himbauan yang bersifat tidak memberi dukungan atau pilihan kepada subjek hukum yang bakal didukung, tinggal menunggu momentum yang tepat melalui surat resmi berlogo 3/ tiga kelompok yang ada, atau bisa saja lebih dan termasuk dipublis melalui acara podcast.

SEBELUMNYA

Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini