Kabinet Merah Putih Dinilai Gemuk, Prabowo Berbisik Ndasmu saat Pidato HUT Gerindra

MURIANETWORK.COM  - Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait kritik berbagai pihak yang menganggap Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya terlalu banyak kementerian/lembaga (K/L) atau kerap disebut 'gemuk'.

Dia pun menjawab sembari berbisik dengan mengatakan 'ndasmu' kepada pihak yang mengkritik komposisi kabinetnya.

"Ada orang-orang pintar (berkata) 'kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar'. Ndasmu," kata Prabowo sembari berbisik saat berpidato dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Centre (SICC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo lantas membandingkan komposisi Kabinet Merah Putih dengan kabinet di negara lainnya.

Dia mengungkapkan Timor Leste yang memiliki penduduk kurang dari 2 juta orang, tetapi kementerian yang dibentuk sejumlah 28.

"Saudara-saudara sekalian, Timor Leste, jumlah penduduknya tidak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang," jelasnya.

Dia mengibaratkan Indonesia memiliki luas wilayah setara dengan Benua Eropa. Sehingga, menurutnya jumlah kementerian/kembaga dalam kabinet yang dipimpinnya saat ini masuk akal.

"Kita (Indonesia) seluas Eropa. Eropa (ada) 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima," katanya.

Prabowo pun mengaku tidak peduli atas kritik dari berbagai pihak terkait komposisi kementerian/lembaga dalam kabinetnya yang dinilai gemuk.

Dia menganggap hal terpenting saat ini adalah terkait hasil kerja dari Kabinet Merah Putih.

"Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan dirinya tidak perlu diusung lagi menjadi capres di Pilpres 2029 jika seluruh program yang dijanjikannya tidak berjalan.

Dia juga menegaskan jika kepemimpinannya sebagai Presiden RI justru mengecewakan bagi rakyat, maka dirinya merasa malu untuk mencalonkan diri kembali dalam Pilpres 2029.

"Saya katakan kalau program tidak berhasil, Saudara tidak perlu calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan rakyat, saya malu kalau maju (Pilpres 2029) lagi," tuturnya.

Daftar Menteri, Wamen, dan Pejabat Setingkat Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Sebagai informasi, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo menamai kabinet yang dipimpinnya adalah Kabinet Merah Putih.

Sementara total menteri, wakil menteri (wamen), hingga pejabat setingkat menteri sejumlah 121 orang.

Adapun kabinet Prabowo-Gibran menjadi kabinet terbanyak sejak 1966, yaitu saat kepemimpinan Presiden pertama RI Soekarno.

Ketika itu, Soekarno membentuk Kabinet 100 Menteri atau yang dikenal dengan Kabinet Dwikora.

Selengkapnya berikut daftar lengkap menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri Kabinet Merah Putih:

⁠Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

⁠Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

⁠Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara.

⁠Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri.

Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan.

Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama.

Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum.

Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia.

Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

⁠Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan.

Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

⁠Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan.

Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan.

Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial.

⁠Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian.

⁠Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan.

⁠Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi.

Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan.

Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.

Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian.

Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan.

Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

⁠Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

⁠Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

⁠Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.

Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi.

Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisata.

Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

⁠Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

⁠Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pejabat Setingkat Menteri

Sanitiar Burhanuddin, sebagai Jaksa Agung

Muhammad Herindra, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.

AM Putranto, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Hasan Nasbi, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden.

Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Jenderal Agus Subiyanto, sebagai Panglima TNI.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai Kapolri

Wakil Menteri

Lodewijk Freidrich Paulus, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Otto Hasibuan, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Bambang Eko Suharyanto, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Juri Ardiantoro, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Bima Arya Sugiarto, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Ribka Haluk, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Muhammad Anis Matta, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Arrmanatha Christiawan Nasir, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Arif Havas, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Doni Hermawan, sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

R. Muhammad Syafi’i, sebagai Wakil Menteri Agama.

Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai Wakil Menteri Hukum.

Mugiyanto, sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia.

Silmy Karim, sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Thomas AM Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Suahasil Nazara, sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Anggito Abimanyu, sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Fajar Riza Ul haq, sebagai Wakil Menteri Pendidikan.

Atip Latipulhayat, sebagai Wakil Menteri Pendidikan.

Fauzan, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Stella Christie, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Giring Ganesha, sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.

Dante Saksono Harbuwono, sebagai Wakil Menteri Kesehatan.

Agus Jabo Priyono, sebagai Wakil Menteri Sosial.

Immanuel Ebenezer Gerungan, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Christina Aryani, sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI.

Dzulfikar Ahmad Tawala, sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI.

Faisol Riza, sebagai Wakil Menteri Perindustrian.

Dyah Roro Esti Widya Putri, sebagai Wakil Menteri Perdagangan.

Yuliot, sebagai Wakil Menteri ESDM.

Diana Kusumastuti, sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ahmad Riza Patria, sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Viva Yoga Mauladi, sebagai Wakil Menteri Transmigrasi.

Suntana, sebagai Wakil Menteri Perhubungan.

Angga Raka Prabowo, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

Nezar Patria, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

Sudaryono, sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sulaiman Umar, sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

Didit Herdiawan, sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ossy Dermawan, sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BadanPertanahan Nasional.

Febrian Alphyanto Ruddyard, sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas.

Purwadi Arianto, sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kartiko Wirjoatmodjo, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Aminuddin Ma’ruf, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Dony Oskaria, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN.

Diaz Faisal Malik Hendropiyono, sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Todotua Pasaribu, sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Ferry Joko Yuliantono, sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Helvi Yuni, sebagai Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ni Luh Enik Ernawati, sebagai Wakil Menteri Pariwisaata.

Irene Umar, sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Veronica Tan, sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Taufik Hidayat, sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.

Muhammad Qodari, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Sumber: Tribunnews