Hasto Ungkap Ada Raja Tak Senang Dengan Sikap Kritis PDIP

MURIANETWORK.COM  – Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP yang saat ini terpaksa harus berurusan hukum dengan KPK.

Hasto yang diduga terjerat kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan, hingga kini telah ditetapkan menjadi tersangka KPK.

Hasto pun memilih untuk melawan dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun usahanya kandas setelah praperadilan ditolak hakim.

Meski begitu, Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kali kedua.

Dan Hasto meyakini, kasus hukum yang menjerat dirinya sarat unsur politis.

Hingga ia pun menyinggung ada sosok 'Raja' di balik kasus ini.

Hal ini disampaikan Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

"Apa yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut selain sangat intimidatif, tendensius, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik di luarnya," kata Hasto

"Dalam panggung besar politik di Indonesia, apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap politik yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Sikap kritis itulah yang menciptakan hadirnya rasa tidak senang dalam diri seorang yang mengidentikkan dirinya sebagai “Raja”," tambah dia.

Tetapi Hasto tidak menyebut secara gamblang siapa sosok raja yang dimaksud.

 Namun sosok raja sempat disinggung oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada 2024.

Bahlil meminta siapa pun tidak main-main dengan sosok 'Raja'.

Disisi lain Hasto juga membeberkan ada 4 sikap kritis PDIP yang memicu 'Sang Raja' murka hingga berujung dirinya jadi tersangka KPK.

Pertama, penolakan terhadap kehadiran Israel dalam Piala Dunia U-20 tahun 2023.

Hasto mengatakan, sikap PDI Perjuangan menolak Israel karena berpihak pada konstitusi, sejarah, dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Dasa Sila Bandung.

"Pembebasan dan kemerdekaan Palestina adalah komunike politik yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tersebut. Sikap ini terbukti benar," kata Hasto.

"Akhirnya bukan hanya Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan yang kokoh dalam prinsip, namun dunia pun kemudian mengutuk Israel atas kekejamannya di Gaza. Inilah Satyam Eva Jayate yang pertama," tutur dia.

Kedua, Hasto mengatakan sikap penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, atau penambahan masa jabatan 3 kali.

Menurutnya, prinsip yang dipegang Megawati Soekarnoputri merujuk UUD NRI 1945 Pasal 7 yang menyatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode.

"Akhirnya seluruh masyarakat sipil, mahasiswa, dan akademisi menolak hal ini. Inilah Satyam Eva Jayate yang kedua," ucap Hasto.

Ketiga, Hasto menyebut, ketika konstitusi dikebiri dan demokrasi terancam mati imbas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tahun 2023.

Keputusan itu menjadi pintu masuk Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024 dan berpasangan dengan Prabowo Subianto hingga akhirnya terpilih dan dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Hasto menyebut, putusan MK itu abuse of power karena menggunakan hukum dan diduga penuh dengan intimidasi, dan penggunaan kekuatan kapital akibat campur tangan Jokowi dan Ketua MK kala itu, Anwar Usman.

"Sikap tegas Ibu Megawati Soekarnoputri terjadi juga karena ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Apa yang terjadi di MK ini akhirnya tercatat sebagai titik paling gelap dalam sejarah demokrasi Indonesia. Inilah Satyam Eva Jayate, sebab konstitusi itu memiliki ruh, dan sekiranya dilanggar melalui abuse of power bisa menciptakan krisis," jelas Hasto.

Keempat, Hasto menilai masyarakat Indonesia mencatat dalam Pilpres dan Pileg 2024, serta Pilkada Serentak berbagai penggunaan mesin politik yang bukan partai politik kembali terjadi.

PDIP kata Hasto, memiliki 'catatan gelap' terhadap berwatak otoriter populis ini.

Masyarakat mencatat begitu masif intimidasi yang dilakukan terhadap kepala desa, anggota legislatif, jurnalis, tokoh-tokoh pro demokrasi, para pengusaha, hingga kepala daerah.

"Bahkan bujuk rayu melalui Bansos pun dilakukan untuk “membius kesadaran rakyat”," tutur Hasto

Sumber: Wartakota