[EKSKLUSIF] PDIP Ungkap Detik-Detik Megawati Perintahkan Umumkan Pemecatan Jokowi

MURIANETWORK.COM - Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun membeberkan proses pemecatan Presiden RI ke-7 Jokowi oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri beserta anak dan menantunya dari keanggotaan partai.

Komaruddin menyampaikan itu merespons pertanyaan soal isu ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka KPK, karena Hasto memecat Jokowi.

"Pak Hasto yang mecat Jokowi? Itu pernyataan ngawur itu, partai ini ada aturannya, dan Ibu Megawati itu ketum yang tidak bisa dipengaruhi siapa juga, jangan dipikir Hasto bisa pengaruhi Megawati," kata Komaruddin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia menyebut tak mungkin Hasto bisa dengan gampang memecat orang, apalagi di partai sebesar PDIP.

"Jadi jangan segampang itu menilai apalagi partai besar ini masa Hasto suka-suka mecat orang," ujar dia.

Komaruddin mengatakan sebagai Ketua Bidang Kehormatan partai, sejak Oktober 2024, ia sudah menginventarisir pelanggaran anggota partai di seluruh Indonesia.

Keputusan pemecatan berada di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Proses selesai mana yang lebih berat kita serahkan ke ibu, keputusan terakhir ada di ketum karena menyangkut pemecatan," kata dia.

Ia mengatakan saat itu, Megawati meminta agar pemecatan tak diumumkan karena PDIP masih menjaga kehormatan Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden.

Lalu di pertengahan Desember 2024, ia mendapat perintah untuk mengumumkan pemecatan.

"Ibu waktu itu sampaikan jangan dulu, masih presiden, kita berikan penghormatan, tapi karena toh kita menghormati orang tapi orang tidak menghormati kita, tidak seimbang dong, tapi karena ya terpaksa tanggal 16 Desember ibu memerintahkan umumkan pemecatan," katanya.

PDIP melalui Kerja DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun resmi mengumumkan surat pemecatan terhadap Presiden ketujuh RI Joko Widodo, serta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution Desember lalu.

PDIP menyebut Jokowi telah melanggar AD ART, kode etik dan disiplin partai dengan melawan secara terang-terangan keputusan partai yang mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. 

Jokowi disebut, justru mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sumber: CNN