Akademisi Sebut Demo Besar ‘Indonesia Gelap’ Gara-Gara Kalimat Provokasi Prabowo dan Jokowi Ini

MURIANETWORK.COM - Pakar Ilmu Komunikasi Politik, Henri Subiakto menyebut demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" yang digelar hampir di seluruh wilayah di Indonesia tak hanya karena merespon keadaan Indonesia gelap yang membuat gelisah kalangan muda yang berpikir kritis di kampus kampus,

Tapi juga reaksi kemarahan terhadap kata-kata Presiden Prabowo dan Jokowi yang jelas-jelas bermakna provokasi.

"Mosok Jokowi bilang Pemerintahan Prabowo sangat kuat dan tak ada yg berani mengkritiknya hanya karena dia dukung bersama para ketua partai yang digalangnya," kata Henri dalam keterangan di X, Kamis (20/2/2025).

Ia menyampaikan, kekeliruan kebijakan pemerintah yang jelas merugikan rakyat dan masa depan Indonesia, ditambah pesan pesan arogan dari elit pemimpinnya membuat aktivis dan masyarakat sipil tertantang untuk bersatu melawan oligarki dan elit-elit koruptif.

"Jadilah kemudian demo demo besar yang tersebar beritanya secara internasional dan isi pesan pesan kritikannya memenuhi media sosial," ungkapnya.

👇👇

Demo besar yang terjadi di mana mana itu tak hanya karena merespon keadaan Indonesia gelap yang membuat gelisah kalangan muda yang berpikir kritis di kampus kampus, tapi juga reaksi kemarahan terhadap kata kata Prabowo dan Jokowi yang jelas jelas bermakna provokasi. Mosok Jokowi… https://t.co/g6iCFvxskY

— Henri Subiakto (@henrysubiakto) February 20, 2025

Pada demonstrasi "Indonesia Gelap" yang digelar oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak 17 Februari 2025, terdapat tujuh tuntutan utama yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan-tuntutan tersebut adalah:

Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan rakyat.

Menuntut transparansi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Meminta pemerintah untuk tidak melakukan intervensi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2025, guna menjaga netralitas dan demokrasi yang sehat.

Menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri, demi menjaga supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia.

Mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, sebagai upaya perlindungan hak-hak masyarakat dan pemberantasan korupsi.

Menuntut penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan penindakan tegas terhadap pelaku represifitas aparat kepolisian.

Meminta pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria dan mewujudkan reforma agraria sejati, guna memberikan keadilan bagi petani dan masyarakat adat.

Mahasiswa membakar foto Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang dipasang di pagar DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). Mahasiswa membawa foto Prabowo dan Gibran dalam ukuran besar.

Foto itu bergambar pose resmi presiden dan wakil… pic.twitter.com/kQMvze1n2F

— Malang Raya Info (@Malangraya_info) February 18, 2025

Sumber: Fajar