Penundaan Retret Kepala Daerah dari PDIP akan Perburuk Hubungan Megawati-Prabowo

“Tak dinafikan akan hal ini. Sebelumnya, PDIP melalui Hasto telah menyatakan agar kepala daerah itu mengikuti irama pusat. Tapi, penahanan ini, jelas membuat hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo Subianto akan kritikal,” jelasnya kepada Media Indonesia, Kamis (20/2) malam.

Ray menilai bahwa penanganan kasus Hasto oleh KPK tersebut terlihat sangat politis, meskipun KPK telah berulang kali mengatakan proses hukum sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Tapi kan, ini, murni hukum? Iya, cuma nuansa politiknya kental,” tuturnya.

Menurut Ray, penangan kasus dugaan suap buronan Harun Masiku yang melibatkan Hasto terlihat politis sebab sudah terjadi sejak 6 tahun silam namun perkara hukum itu sempat tertunda. Padahal katanya, masih banyak kasus dugaan korupsi yang nilainya jauh lebih besar.

“KPK seperti memprioritaskan kasus Hasto kala tibumana kasus hukum lainnya seperti ogah-ogahan ditangani KPK. Sebut saja CSR BI, Blok Medan, Sahbirin Noor, Kementan-BPK, dan sebagainya. Kasus HK ini paling tinggi di nomor 9 jika diurut dari kasus-kasus lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ray menjelaskan bahwa instruksi Megawati terkait penundaan kepala daerah terpilih dari PDIP pada agenda retret tak menyalahi hukum sebab retreat bukan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh kepala daerah.

“Jadi tidak ada masalah hukum jika tidak mengikutinya. Paling jauh, mendagri akan mengevaluasi kinerja dan ketaatan daerah. Para kepala daerah bisa jadi tak merasa khawatir,” ungkapnya.

Ray justru menilai bahwa pelaksanaan retret kepala daerah tak lebih dari upaya sentralisasi kekuasaan agar para kepala daerah mengikuti semua keinginan pemerintah pusat. Menurutnya, instruksi PDIP tersebut tentu akan berimbas pada kekhawatiran pemerintah pusat karena mengurangi dukungan daerah.   

“Sebab, jika pemerintah pusat mengabaikan daerah, bisa jadi program nasional malah akan mandeg. Bagaimanapun, MBG misalnya, tidak akan dapat optimal jika tidak melibatkan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Lebih jauh, Ray memberikan saran kepada PDIP untuk membuat program orientasi kepala daerah tandingan secara mandiri pada internal partai. Menurutnya, akan lebih baik jika model orientasi tersebut lebih menekankan nuansa sipil daripada militer seperti yang dilaksanakan Presiden Prabowo.

“Memasukan materi prinsipil yakni tentang 1. Membangun partisipasi, 2. Membangun sistem transparan, 3. Kemampuan dialog, 4. Anti korupsi. Materi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, dengan memasukan materi 1,” pungkasnya.

Sumber: mediaindonesia