Menkop Budi Arie Beri Peringatan: Jangan Halangi Pemerintah Berbuat Yang Terbaik Untuk Rakyat!

MURIANETWORK.COM - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, meminta agar tidak ada pihak yang menghalangi upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini disampaikannya saat menanggapi soal penolakan dari sejumlah kepala desa terkait akan dibentuknya program koperasi desa merah putih.

"Kalau penolakan ini menurut saya karena belum paham, terus ada yang mencoba menungganginya juga dengan politik dan pasti gagal, orang pro rakyat kok. Kalau kalian tolak, nanti kalian digilas rakyat. jangan coba main-main dan memprovokasi." kata Budi dalam program detikSore, Jumat (7/3/2025).

Menurut Budi, pemerintah saat ini tengah menggodok payung hukum pembentukan koperasi desa merah putih. 

Untuk itu, wajar jika ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan dari masyarakat. 

Dia pun berharap tidak ada pihak yang mencoba menghalangi upaya pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

"Jangan bereaksi terhadap sesuatu yang basisnya hoax, fitnah, provokasi. orang kita udah tahu kok siapa yang memprovokasi, motifnya apa, tujuannya." kata Budi.

"Saya cuma mau ingatkan, kalian jangan menghalangi pemerintah berbuat yang terbaik untuk rakyat." lanjutnya.

Budi memastikan, koperasi merah putih menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Dengan adanya koperasi ini, masyarakat desa diharapkan bisa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ekonominya.

Sejumlah praktik yang membentuk mata rantai kemiskinan di desa juga akan dicoba diputus lewat koperasi ini. 

Mulai dari praktik tengkulak, rentenir, hingga pinjaman online yang menumpuk di tengah masyarakat desa.

"Koperasi ini adalah instrumen pemerataan pembangunan. Karena kemiskinan ini banyak di desa. Adanya koperasi desa merah putih ini diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan SDM di desa dan membawa kemajuan bagi desa." jelas dia.

Budi Arie mengungkapkan Koperasi Desa Merah Putih memiliki unit simpan pinjam yang dapat digunakan warga desa, sehingga masyarakat desa tak perlu lagi melakukan peminjaman ke rentenir ataupun pinjaman online.

Di sisi lain, Koperasi Desa juga bakal diplot menjadi off taker atau pembeli tetap hasil bumi masyarakat desa. 

Harganya pun akan disesuaikan tidak seenaknya seperti tengkulak. Dengan begitu masyarakat bisa terbebas dari jeratan tengkulak dan semacamnya.

Sumber: Detik