MURIANETWORK.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mendapat apresiasi tinggi dari sejumlah pengusaha papan atas Indonesia.
Komitmennya dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto mendapat respons positif, termasuk dari James Riady.
Maruarar, yang dipercaya mengawal program perumahan rakyat, dinilai memiliki pendekatan yang langsung turun ke lapangan.
James Riady, salah satu pengusaha terkemuka, memuji gaya kepemimpinan Maruarar yang dianggap penuh komitmen dan aksi nyata.
“Kita kagum dengan keinginan Pak Prabowo yang tidak ingin ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar James Riady.
“Pak Menteri ini turun langsung ke lapangan meninjau situasi, memastikan program berjalan sesuai tujuan. Semangatnya dan keterlibatan seluruh jajarannya memberi energi positif bagi kita semua,” lanjut James Riady.
Tak hanya itu, Maruarar Sirait menegaskan sikap tegasnya terhadap potensi penyimpangan dalam program ini.
Ia memastikan tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba bermain curang dengan rakyat.
“Yang mau nipu rakyat, kita sikat!” tegas Maruarar Sirait saat bertemu dengan sejumlah pengusaha di Jakarta, Sabtu 15 Maret 2025.
Ia menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.
“Ini negara hukum, jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Ara, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Maruarar menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih, terutama dalam kasus-kasus korupsi besar.
“Kalau ada yang kebangetan, ya tidak boleh dibiarkan. Saya dengar kejaksaan akan menuntut hukuman mati untuk kasus korupsi besar,” tandasnya.
Dengan dukungan penuh dari pengusaha dan semangat bersih-bersih yang digaungkan oleh pemerintahan Prabowo, Maruarar Sirait siap memastikan program perumahan rakyat berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Sumber: Sawitku
Artikel Terkait
Beri Kode Akan Hancurkan Jika Diganggu Terus, ProJo: PDIP Lupa Pak Jokowi Itu Dicintai Rakyat!
Pasca RUU TNI, Pengamat Intelijen dan Geopolitik: DPR Akan Bahas Kepolisian di Bawah Kementerian!
Komisi IV DPR: 300 Ribu Ton Beras Berkutu Bentuk Kebijakan Impor yang Berlebihan
300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu, Bulog Harus Tanggungjawab