MURIANETWORK.COM - Ketibaan 400 WNI korban penipuan online (online scam) di Myawaddy, Myanmar disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa, 18 Maret 2025.
Dalam konferensi pers, Sugiono menyebut upaya pemulangan ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi dan menyelamatkan WNI yang terjerat masalah di luar negeri.
"Upaya repatriasi WNI ini merupakan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan pelindungan dan penyelamatan WNI yang mengalami masalah di luar negeri," ujarnya.
Menurut Sugiono, proses evakuasi para WNI tidak berjalan mudah. Pasalnya mereka harus dikeluarkan dari Myawaddy, sebuah wilayah yang tengah dilanda konflik di Myanmar.
Para WNI kemudian dibawa menempuh perjalanan darat selama 10 jam, melintasi perbatasan Myanmar-Thailand menggunakan 13 armada bus.
"Ada berbagai faksi dan kepentingan di Myawaddy, Myanmar. Koordinasi yang dilakukan tidak mudah dan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai dan melakukan upaya evakuasi," paparnya.
Dikatakan Sugiono, WNI yang berhasil dievakuasi sempat singgah di Mae Sot, Thailand, sebelum akhirnya dipindahkan ke Bangkok untuk dipulangkan dari Bandara Don Mueang, mengingat keterbatasan kapasitas pesawat besar dari Mae Sot.
"Perjalanan dari Mae Sot ke Bangkok memakan waktu 6 jam dengan perjalanan darat," ungkapnya.
Menlu RI itu mengapresiasi peran penting yang dimainkan oleh tim gabungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon dan Bangkok, serta pihak otoritas Thailand dan Myanmar dalam kelancaran pemulangan ini. .
"Pemulangan WNI ini sangat berisiko bagi semua pihak yang terlibat, terutama karena ancaman keselamatan selama evakuasi. Namun, karena rasa cinta kepada sesama warga negara dan tanggung jawab terhadap tugas negara, upaya ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," tutur Sugiono.
Menlu lebih lanjut mengimbau agar masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri untuk berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran pekerjaan yang tidak jelas.
"Pastikan menggunakan jalur yang resmi, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Menkum Tegaskan Tak Ada Dwifungsi di Revisi UU TNI
Farah Puteri: Harus Ada Keadilan pada Kematian Tiga Polisi di Lampung
Pimpinan KPK Doakan Pembangunan Perumahan Rakyat Tidak Ada Korupsi
Pernyataan AHY Soal Bentur-benturkan SBY-Prabowo Makin Membuat Rumit Situasi Politik