Mahfud MD: Kampus Kini Lebih Politis, Jual Beli Gelar & Ijazah Bahkan Tidak Malu Lagi

- Senin, 24 Maret 2025 | 22:00 WIB
Mahfud MD: Kampus Kini Lebih Politis, Jual Beli Gelar & Ijazah Bahkan Tidak Malu Lagi


MURIANETWORK.COM
-  Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyoroti fenomena yang ia anggap sebagai kemunduran dalam dunia akademik Indonesia.

Menurutnya, perguruan tinggi saat ini lebih mengutamakan aspek administratif ketimbang menjunjung tinggi nilai akademik.

Sebuah pola yang menurutnya mirip dengan era menjelang runtuhnya Orde Baru.

Jabatan Kampus Jadi Politis, Bukan Administratif


Dalam perbincangan di siniar YouTube Rhenald Kasali pada Senin, 24 Maret 2025, Mahfud menilai bahwa jabatan di universitas kini lebih bersifat politis.

"Sekarang, jabatan di kampus itu lebih banyak diatur secara politis. Orang ingin jadi rektor harus mencari dukungan ke pusat, membentuk tim sukses. Kalau menang, ada jatah jabatan untuk orang-orang tertentu," ujar Mahfud.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini berbeda jauh dari era sebelumnya, di mana kompetisi akademik lebih mengutamakan kemampuan dan tidak melibatkan praktik politik praktis.

Fenomena ‘Sarjana Tukang’ dan Jual Beli Ijazah


Mahfud juga menyoroti kemunculan kembali fenomena sarjana tukang, istilah yang dulu populer menjelang keruntuhan Orde Baru.

Menurutnya, gelar akademik kini kian kehilangan makna karena maraknya praktik jual-beli gelar dan ijazah palsu.

"Sekarang sudah banyak sarjana tukang bermunculan. Jual beli gelar dan ijazah semakin terang-terangan, bahkan sudah tidak malu lagi, baik yang membeli maupun yang menjual," tegasnya.

Harapan Mahfud untuk Dunia Akademik


Mahfud berharap kewibawaan akademik bisa kembali ditegakkan dan perguruan tinggi dapat menjalankan fungsinya dengan lebih profesional, tanpa intervensi politik yang berlebihan.

"Dulu kewibawaan akademik sangat dihormati, tapi sekarang justru runtuh. Mudah-mudahan ini segera dibenahi," pungkasnya.

Pernyataan Mahfud ini memicu diskusi luas, terutama terkait bagaimana pemerintahan ke depan akan menangani tantangan dalam dunia pendidikan tinggi yang kian terpolitisasi.

Sumber: suaramerdeka

Komentar