Pentolan PSI ‘Semprot’ Pihak Desak Gibran Mundur: Mereka Yang Menolak Suara Rakyat Artinya Melawan Tuhan!

MURIANETWORK.COM - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Deddy Nur Palakka angkat suara. Terkait desakan Gibran Rakabuming mundur sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Hal itu, menanggapi pernyataan eks Wakil Ketua Umum Arief Poyuono yang menyebut belum ada sejarahnya Wapres dilengserkan dari jabatannya.

Deddy turut menilik sejarah. Ia bilang, terplihnya Gibran bagian dari sejarah pertama kalinya Wapres termuda terpilih.

“Dalam sejarah Indonesia rakyat juga pertama kali memilih Wapres termuda dan ini adalah sejarah baru,” kata Deddy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (29/4/2025).

Ia menjelaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi. Dimana suara rakyat merupakan suara tuhan.

“Karena Indonesia sudah memilih jalan demokrasi-dimana suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujarnya.

Ia menegaskan suara rakyat suara Tuhan.

“Mereka yang menolak suara rakyat artinya sedang melawan Tuhan,” pungkasnya.

Dalam sejarah Indonesia rakyat juga pertama kali memilih Wapres termuda dan ini adalah sejarah baru.

Karena Indonesia sudah memilih jalan demokrasi-dimana suara rakyat adalah suara Tuhan.

Mereka yang menolak suara rakyat artinya sedang melawan Tuhan. https://t.co/eYD7u5Kj1T

— Dedy Nur (@DedynurPalakka) April 28, 2025

Sebelumnya, Arief Poyuono menyebut belum ada sejarahnya Wapres dipaksa turun dari jabatannya.

“Dalam sejarah Indonesia belum ada Wapres dipaksa turun atau diImpeach tapi sudah 4 Presiden RI dipaksa turun & di Impeach,” kata Arief dikutip dari unggahannya di X, Senin (28/4/2025).

Alih-alih Wapres diturunkan. Di dalam sejarah Indonesia, ia menyebut hanya ada Wapres yang menggantikan presiden.

“Dan yang ada 2 Wapres yang mengantikan Presiden RI,” ujarnya.

Dalam sejarah Indonesia belum ada Wapres di paksa turun atau di Impeach tapi sdh 4 Presiden RI di paksa turun & di Impeach. & yg ada 2 Wapres yg mengantikan Presiden RI

— Arief Poyuono (@bumnbersatu) April 27, 2025

Salah satu pihak yang meminta Gibran mundur adalah Forum Purnawirawan TNI. 

Permintaan itu telah dibahas Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto di Istana Presiden dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian. Ya sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya 8 poin ya," kata Wiranto.

Wiranto mengungkap Prabowo menghormati pandangan para purnawirawan TNI karena memiliki kedekatan emosional sebagai rekan sealmamater dalam institusi TNI.

Hanya saja, untuk semua tuntutan yang diberikan Presiden Prabowo tidak bisa memberikan jawaban instan terhadap semua tuntutan tersebut.

"Tentunya presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab. Spontan, menjawab tidak bisa, karena beberapa alasan, ya," tuturnya.

Ia mengungkap ada tiga alasan alasan utama mengapa Prabowo belum memberikan respons konkret terhadap tuntutan tersebut.

Pertama, presiden memerlukan waktu untuk mengkaji substansi dari delapan poin usulan tersebut. 

Kedua, menurutnya, sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politica, yang membedakan kewenangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu," sebutnya.

Ketiga, keputusan strategis negara tidak bisa diambil berdasarkan satu sumber atau tekanan kelompok tertentu.

"Selain itu, beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang. Banyak bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan," terangnya.

Sumber: Fajar