Politik, murianetwork.com - Yayasan Pegiat Lingkungan Hidup Indonesia (YPLHI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyesalkan Gerakan Penyelamatan Pohon, tak ada dukungan dari partai politik peserta Pemilu 2024.
Hal itu, dikemukakan Ketua YPLHI Kabupaten Cianjur Ahmad Jaelani, seusai melakukan Gerakan Penyelamatan Pohon, Minggu, 31 Desember 2023.
Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipaku di sejumlah pohon ditertibkan melalui Gerakan Penyelamatan Pohon dalam upaya menyelamatkan pohon- pohon dari ancaman kerusakan yang akan berdampak negatif terhadap lingkungan.
Baca Juga: Wana Wisata Curug Citambur Masih Terus Jadi Idola Pengunjung
Ketua YPLHI Cianjur Ahmad Jaelani, menyayangkan Gerakan Penyelamatan Pohon ini,
tidak diikuti oleh pihak perwakilan partai-partai peserta Pemilu 2024.
“Padahal kami YPLHI sebelum melakukan aksi ini, mengirimkan surat edaran ke setiap partai agar mengirimkan utusannya untuk mengamankan setiap APK yang dipasang dipaku di pohon oleh masing- masing calegnya,” ungkap Ahmad Jaelani.
Selain itu, pihaknya mengirimkan surat kepada Satpol PP, Bawaslu, Kesbangpol dan aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.
Baca Juga: Menarik! Jembatan Walahar Pasca Diresmikan Jadi Tempat Selfie
Pihaknya juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada jajaran Intel Kodim 0608 Cianjur dan pihak kepolisian Polres Cianjur yang telah memberikan pengawalan terhadap kegiatan tersebut.
Gerakan Penyelamatan Pohon itu sendiri, kata Ahmad Jaelani, karena pohon bagian dari lingkungan hidup yang banyak kontribusinya terhadap kehidupan manusia di alam semesta ini dengan memproduksi oksigen setiap satu pohon dewasa, menghasilkan oksigen sekitar 1,2 kg/hari.
Sementara manusia tiap hari membutuhkan 0,5 kg/hari, pohon juga menyimpan cadangan air buat kebutuhan makhluk hidup dialam semesta ini
Sebagaimana diberitakan sebelumnya sejumlah pohon di sepanjang jalan di sekitar Cianjur jadi sasaran kebrutalan pemasangan APK caleg dengan cara dipaku.
Padahal sudah jelas pemasangan APK caleg dengan cara dipaku di pohon-pohon melanggar peraturan daerah dan perundang-undangan.***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: bangbara.com
Komentar